Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2020 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Psal 60 dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1.

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  236A/KPTS/1997 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, diterbitkan pada tanggal 10 Juni 1997

1. Ketentuan Teknik, Tata Cara Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tol; 2. Ketentuan teknik jalan tol, bagian-bagian jalan, beban rencana, volume lalu lintas, dan tingkat pelayanan jalan tol, dimensi dan geometrik jalan tol, konstruksi perkerasan jalan tol, kelertarian lingkungan hidup, perlengkapan jalan dan alat pengendali lalu lintas, kecepatan operasi jalan tol, tempat istirahat dan pelayanan. 3. tata cara pembangunan jalan tol, persiapan pembangunan jalan tol, pelaksanaan pembangunan jalan tol, jalan pengganti. 4. Tata cara pemeliharaan jalan tol, dasar-dasar pelaksanaan pemeliharaan jalan tol, pemeliharaan jalan penghubung. 5. Utilitas di jalan tol, pembangunan bangunan utilitas, pengamanan utilitas selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan tol, penempatan bangunan utilitas dan atau utilitas, pekerjaan galian dan penimbunan kembali, perijinan, pengawasan, relokasi, pembersihan dan pemeliharaan, kerusakan dan ganti kerugian.

1. Menetapan Gol Jenis Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol yang sudah Beroperasi dan Besarnya Tarif Tol pada Beberapa Ruas Jalan Tol; 2. Menetapkan besarnya tarif tol; 3. Menetapkan besarnya tarif tol pada beberapa ruas jalan tol berdasarkan perubahan golongan jenis kendaraan; 4. Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya.

1. Menetapkan nama Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated yaitu JALAN LAYANG MBZ Sheikh MOHAMED BIN ZAYED; 2. Memasang papan nama pada portal pintu masuk tol tersebut; 3. Melakukan sosialisasi papan nama kepada pihak terkait.

1. Menetapan Badan Pengatur Jalan Tol Pada Departemen Pekerjaan Umum Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan PPK-BLU dengan status BLU bertahap; 2. Status BLU bertahap berlaku paling lama 3 tahun; 3. Persyaratan status BLU bertahap dapat dibatalkan dan dapat diusulkan secara penuh.

1. Menetapan Badan Pengatur Jalan Tol Sebagai Organisasi Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT); 2. Tugas Organisasi BLU-BPJT mengacu pada Struktur Organisasi BPJT; 3. Kepala BPJT melaporkan secara berkala kepada Menteri Pekerjaan Umum.

1. Menetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Semarang - Solo Seksi III Bawen - Salatiga 2. Menetapkan besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Semarang - Solo Seksi III Bawen - Salatiga 3. PT Trans Marga Jateng wajib untuk melaksanakan sosialisasi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Semarang - Solo Seksi III Bawen - Salatiga