Lingkup Surat Edaran ini mencakup petunjuk dalam penggunaan Sistem Informasi PQMS dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan dengan lapis aspal di seluruh unit pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga dan tata kelola data mutu pekerjaan jalan (suhu, kepadatan, ketebalan, kadar aspal, hasil uji laboratorium, dan perhitungan faktor pembayaran hasil pekerjaan) secara digital dan terintegrasi.

Lingkup Surat Edaran ini meliputi: 1. jenis pelayanan; 2. prinsip pelayanan; 3. mekanisme pelayanan; 4. pemanfaatan sistem informasi; 5. sarana, prasarana, anggaran, dan/atau fasilitas; 6. kebutuhan informasi dan pengaduan; 7. durasi penerbitan laporan; dan 8. laporan hasil.

Surat Edaran ini menetapkan ruang lingkup yang mencakup substansi teknis operasional dan prosedural penerapan SPBE di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Lingkup Surat Edaran ini mencakup petunjuk penggunaan aplikasi SiTIA untuk proses pengusulan koridor lintas utama, penyampaian usulan penanganan jalan oleh Pemerintah Daerah dan sinkronisasi usulan penanganan jalan daerah oleh setiap instansi yang terkait, serta pemantauan progres serah terima aset hasil pekerjaannya.

Pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 17/SE/Db/2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 12/SE/Db/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Tanah Pengganti dan/atau Bangunan Pengganti oleh Badan Usaha Jalan Tol dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Sektor Jalan Tol terdapat penambahan substansi dalam huruf H Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 12/SE/Db/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Tanah Pengganti dan/atau Bangunan Pengganti oleh Badan Usaha Jalan Tol Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Sektor Jalan Tol.  

Lingkup Surat Edaran ini mengatur tentang ketentuan Tata Cara Penetapan Persyaratan Kualifikasi dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Model Dokumen Pemilihan untuk paket pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan dengan skema long segment modifikasi.

Lingkup Surat Edaran ini meliputi prosedur ketentuan adendum perjanjian kerjasama KPBU-AP preservasi jalan, pemeriksaan mandiri (self monitoring) harian masa konstruksi dan masa layanan, pemeliharaan fasilitas UPPKB, dan penerimaan hasil konstruksi.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit organisasi dalam tahap pelaksanaan dan pengendalian paket pekerjaan kontraktual jalan dan jembatan serta proses pengaduan dan pelaksanaan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Aplikasi KIBIMA. 
 

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga serta seluruh pemangu kepentingan dalam penyediaan tanah pengganti dan/atau bangunan pengganti sebagai bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di sektor jalan tol.    

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unsur terkait di Direktorat Jenderal Bina Mara dalam menerapkan pengadaan barang dan jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan melalui pembelian pada katalog elektronik sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga.