Lingkup Surat Edaran ini memuat: 1). ketentuan indikator teknis dan tata cara penilaian kegagalan bangunan jalan, jembatan, dan terowongan; dan 2). ketentuan lebih rinci mengenai kriteria dan tolok ukur penilaian kegagalan bangunan jalan, jembatan, dan terowongan yang dimuat dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Lingkup Surat Edaran ini meliputi: 1. Istilah, definisi, dan prinsip perhitungan BPI; 2. Acuan teknis pemanfaatan sistem WIM dan persyaratan mutu data; 3. Kebutuhan, pengumpulan, dan integrasi data historis; 4. Metode perhitungan estimasi BPI indikatif; 5. Tahapan uji coba dan evaluasi kelayakan; 6. Tugas dan tanggung jawab unit kerja; dan 7. Pemantauan, evaluasi, pengelolaan, dan pelaporan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi Dalam Rangka  Penanganan Darurat Bencana Melalui Penyedia di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

Surat Edaran ini meliputi: Mekanisme penerapan standar kompetensi dalam penilaian kompetensi teknis jabatan fungsional bidang jalan; dan Spesialisasi jabatan fungsional penata kelola jalan dan jembatan.

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai tata cara pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi Bidang Jalan dan Jembatan, yang meliputi harga satuan pokok material, peralatan, tenaga kerja, item pekerjaan, komponen Sistem Keselamatan Kerja Konstruksi, yang selanjutnya disingkat SMKK, dan pengujian teknis konstruksi.

Lingkup Surat Edaran ini meliputi perancangan konstruksi JUDESA, gambar standar desain konstruksi JUDESA, pelaksanaan konstruksi JUDESA dan pemeliharaan JUDESA.

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa konstruksi jalan dan jembatan melalui pembelian pada katalog elektronik sektoral konstruksi bidang pekerjaan umum, administrasi pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan dengan metode Mini-Kompetisi.

Lingkup Surat Edaran ini memuat tentang Penggunaan Sistem Informasi Harga Satuan Dasar yang meliputi: 1) Admin Pusat: Direktorat Kompetensi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga; dan 2) Admin Balai: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Lingkup Surat Edaran ini memuat ketentuan dalam penggunaan Remote Construction Monitoring System (RCMS) yang meliputi: 1) Pelaksanaan pemasangan perangkat pemantauan lapangan pada lokasi proyek; 2) Pengumpulan dan pengelolaan data visual serta informasi progres pekerjaan konstruksi; 3) Integrasi data monitoring proyek dengan sistem pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga; dan 4) Pemanfaatan RCMS sebagai sarana monitoring, evaluasi, dan pelaporan progres pekerjaan konstruksi.

Lingkup Surat Edaran ini mencakup petunjuk dalam penggunaan Sistem Informasi PQMS dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan dengan lapis aspal di seluruh unit pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga dan tata kelola data mutu pekerjaan jalan (suhu, kepadatan, ketebalan, kadar aspal, hasil uji laboratorium, dan perhitungan faktor pembayaran hasil pekerjaan) secara digital dan terintegrasi.