Pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 17/SE/Db/2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 12/SE/Db/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Tanah Pengganti dan/atau Bangunan Pengganti oleh Badan Usaha Jalan Tol dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Sektor Jalan Tol terdapat penambahan substansi dalam huruf H Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 12/SE/Db/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Tanah Pengganti dan/atau Bangunan Pengganti oleh Badan Usaha Jalan Tol Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Sektor Jalan Tol.  

Lingkup Surat Edaran ini mengatur tentang ketentuan Tata Cara Penetapan Persyaratan Kualifikasi dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Model Dokumen Pemilihan untuk paket pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan dengan skema long segment modifikasi.

Lingkup Surat Edaran ini meliputi prosedur ketentuan adendum perjanjian kerjasama KPBU-AP preservasi jalan, pemeriksaan mandiri (self monitoring) harian masa konstruksi dan masa layanan, pemeliharaan fasilitas UPPKB, dan penerimaan hasil konstruksi.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit organisasi dalam tahap pelaksanaan dan pengendalian paket pekerjaan kontraktual jalan dan jembatan serta proses pengaduan dan pelaksanaan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Aplikasi KIBIMA. 
 

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga serta seluruh pemangu kepentingan dalam penyediaan tanah pengganti dan/atau bangunan pengganti sebagai bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di sektor jalan tol.    

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unsur terkait di Direktorat Jenderal Bina Mara dalam menerapkan pengadaan barang dan jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan melalui pembelian pada katalog elektronik sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga.
 

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengaturan pelaksanaan pakerjaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tedampak COVID-19.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai dasar pencabutan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih (Over Dimension-Overload/OD-OL) Pada Proyek Konstruksi Jalan dan Jembatan.  

PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta masyarakat hukum adat, termasuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender.  

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan disusun untuk memperkuat kemampuan Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam mengartikulasi kebutuhannya akan jasa pengawasan konstruksi.