Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai tata cara pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi Bidang Jalan dan Jembatan, yang meliputi harga satuan pokok material, peralatan, tenaga kerja, item pekerjaan, komponen Sistem Keselamatan Kerja Konstruksi, yang selanjutnya disingkat SMKK, dan pengujian teknis konstruksi.

Lingkup Surat Edaran ini meliputi perancangan konstruksi JUDESA, gambar standar desain konstruksi JUDESA, pelaksanaan konstruksi JUDESA dan pemeliharaan JUDESA.

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa konstruksi jalan dan jembatan melalui pembelian pada katalog elektronik sektoral konstruksi bidang pekerjaan umum, administrasi pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan dengan metode Mini-Kompetisi.

Lingkup Surat Edaran ini memuat tentang Penggunaan Sistem Informasi Harga Satuan Dasar yang meliputi: 1) Admin Pusat: Direktorat Kompetensi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga; dan 2) Admin Balai: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Lingkup Surat Edaran ini memuat ketentuan dalam penggunaan Remote Construction Monitoring System (RCMS) yang meliputi: 1) Pelaksanaan pemasangan perangkat pemantauan lapangan pada lokasi proyek; 2) Pengumpulan dan pengelolaan data visual serta informasi progres pekerjaan konstruksi; 3) Integrasi data monitoring proyek dengan sistem pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga; dan 4) Pemanfaatan RCMS sebagai sarana monitoring, evaluasi, dan pelaporan progres pekerjaan konstruksi.

Lingkup Surat Edaran ini mencakup petunjuk dalam penggunaan Sistem Informasi PQMS dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan perkerasan jalan dengan lapis aspal di seluruh unit pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga dan tata kelola data mutu pekerjaan jalan (suhu, kepadatan, ketebalan, kadar aspal, hasil uji laboratorium, dan perhitungan faktor pembayaran hasil pekerjaan) secara digital dan terintegrasi.

Lingkup Surat Edaran ini meliputi: 1. jenis pelayanan; 2. prinsip pelayanan; 3. mekanisme pelayanan; 4. pemanfaatan sistem informasi; 5. sarana, prasarana, anggaran, dan/atau fasilitas; 6. kebutuhan informasi dan pengaduan; 7. durasi penerbitan laporan; dan 8. laporan hasil.

Surat Edaran ini menetapkan ruang lingkup yang mencakup substansi teknis operasional dan prosedural penerapan SPBE di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Lingkup Surat Edaran ini mencakup petunjuk penggunaan aplikasi SiTIA untuk proses pengusulan koridor lintas utama, penyampaian usulan penanganan jalan oleh Pemerintah Daerah dan sinkronisasi usulan penanganan jalan daerah oleh setiap instansi yang terkait, serta pemantauan progres serah terima aset hasil pekerjaannya.

Pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 17/SE/Db/2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 12/SE/Db/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Tanah Pengganti dan/atau Bangunan Pengganti oleh Badan Usaha Jalan Tol dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Sektor Jalan Tol terdapat penambahan substansi dalam huruf H Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 12/SE/Db/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Tanah Pengganti dan/atau Bangunan Pengganti oleh Badan Usaha Jalan Tol Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Sektor Jalan Tol.