Pedoman ini menetapkan organisasi yang menerapkan, kebutuhan sumber daya, penganggaran, persyaratan minimal dan ketentuan teknis mengenai pemodelan, simulasi, kodefikasi data dan pengelolaan data, serta proses serah terima aset digital Building Information Modeling (BIM) pada Tahap Pra Perencanaan, Perencanaan Teknis, Pengadaan Lahan, Konstruksi, dan Pemanfaatan Bangunan.  

Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia terdiri dari 6 (enam) bagian, yaitu: Kapasitas Jalan Bebas Hambatan yang menjelaskan ketentuan dan prosedur perhitungan kapasitas jalan untuk desain dan evaluasi kinerja lalu lintas operasional suatu segmen JBH, meliputi kapasitas jalan (C) dan kinerja lalu lintas jalan yang diukur menggunakan derajat kejenuhan (Dj), kecepatan tempuh (Vt) dan/atau waktu tempuh (Wt).

Pedoman ini menetapkan ketentuan umum, ketentuan teknis, perencanaan, persyaratan (spesifikasi dan konfigurasi jalan, bangunan mitigasi), pelaksanaan, institusi pengola dan prosedur permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembangunan jalan di kawasan hutan, sebagai petunjuk bagi penyelenggara jalan di kawasan hutan baik jalan baru maupun jalan eksiting. 

Pedoman ini menentukan identifikasi jenis bangunan/saluran drainase jalan (permukaan jalan, bawah permukaan jalan, permukaan di sekitar lereng jalan, sistem polder, drainase jalan berwawasan lingkungan, dan drainase jembatan) serta menetapkan komponen yang di catat dalam inventarisasi (mencangkup data ukuran, dimensi dan bentuk) dan prosedur inventarisasi drainase jalan.

Pedoman ini disusun untuk memandu Tim Asesmen Pelaksanaan Konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga dan Konsultan yang ditunjuk untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Asesmen Pelaksanaan Konstruksi.

Asesmen desain adalah perangkat bagi Pemilik Proyek untuk mendapatkan penilaian independen terhadap desain berdasarkan praktik baik dan standar serta pedoman yang terkait. Asesmen dapat dilakukan diberbagai tahap proyek terhadap berbagai output dari berbagai tahap desain.

Pedoman ini menguraikan prinsip-prinsip umum penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis termasuk penerapan Building Information Modelling (BIM) pada paket pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup Tata Aturan Penerapan BIM yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Dalam rangka melengkapi gambar standar untuk pekerjaan jalan dan jembatan di Indonesia, maka diperlukan penambahan gambar ruang bebas (clear zone) di lokasi galian dan timbunan dan kereb beton tipe S pada jalan utama yang tertuang di dalam Pedoman Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Nomor 08/P/BM/2021. Optimalisasi ini dituangkan ke dalam Suplemen Pedoman Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Nomor 02/S/Pd/BM/2022.  

Ruang lingkup pedoman ini membahas tentang ketentuan umum Pengarusutamaan Gender (PUG), pelaksanaan PUG di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pelaksanaan PUG di Direktorat Jenderal Bina Marga, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta jadwal dan dokumen pelaporan.  

Pedoman ini menjelaskan tentang bagian-bagian yang terkait dengan proses penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Pengawas Konstruksi Jalan dan Jembatan yang akan digunakan oleh Pengguna Jasa untuk mengelola kegiatan dan keluaran Konsultan Pengawas dan untuk pemantauan kemajuan proyek.