Pedoman ini menetapkan tata cara pemeriksaan dari bagian/komponen utama peralatan produksi campuran beton semen (batching plant) untuk mengetahui kondisi peralatan secara umum dalam rangka pemeriksaan maupun sebagai upaya dalam melaksanakan pemeliharaan untuk menjaga peralatan selalu dalam kondisi baik, laik operasi, dan laik produksi.  

Pedoman ini menetapkan tata cara pemeriksaan dari bagian/komponen utama unit pencampur aspal (asphalt mixing plant) untuk mengetahui kondisi peralatan secara umum dalam rangka pemeriksaan maupun sebagai upaya dalam melaksanakan pemeliharaan untuk menjaga peralatan selalu dalam kondisi baik, laik operasi, dan laik produksi.  

Pedoman ini menetapkan persyaratan bahan, persyaratan peralatan, prosedur persiapan konstruksi, manajemen keselamatan kerja, pelaksanaan, penentuan lokasi elemen, dan pengendalian mutu dalam pelaksanaan stabilisasi tanah-semen tipe kolom.  

Pedoman ini menetapkan ketentuan umum dan ketentuan teknis kriteria konstruksi berkelanjutan bidang jalan pada tahap Perencanaan Umum (PU), Pemrograman (PM), Konsultansi Konstruksi (KL), dan tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pembangunan/PB, pengoperasian dan pemeliharaan/OP).  

Pedoman ini menetapkan organisasi yang menerapkan, kebutuhan sumber daya, penganggaran, persyaratan minimal dan ketentuan teknis mengenai pemodelan, simulasi, kodefikasi data dan pengelolaan data, serta proses serah terima aset digital Building Information Modeling (BIM) pada Tahap Pra Perencanaan, Perencanaan Teknis, Pengadaan Lahan, Konstruksi, dan Pemanfaatan Bangunan.  

Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia terdiri dari 6 (enam) bagian, yaitu: Kapasitas Jalan Bebas Hambatan yang menjelaskan ketentuan dan prosedur perhitungan kapasitas jalan untuk desain dan evaluasi kinerja lalu lintas operasional suatu segmen JBH, meliputi kapasitas jalan (C) dan kinerja lalu lintas jalan yang diukur menggunakan derajat kejenuhan (Dj), kecepatan tempuh (Vt) dan/atau waktu tempuh (Wt).

Pedoman ini menetapkan ketentuan umum, ketentuan teknis, perencanaan, persyaratan (spesifikasi dan konfigurasi jalan, bangunan mitigasi), pelaksanaan, institusi pengola dan prosedur permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembangunan jalan di kawasan hutan, sebagai petunjuk bagi penyelenggara jalan di kawasan hutan baik jalan baru maupun jalan eksiting. 

Pedoman ini menentukan identifikasi jenis bangunan/saluran drainase jalan (permukaan jalan, bawah permukaan jalan, permukaan di sekitar lereng jalan, sistem polder, drainase jalan berwawasan lingkungan, dan drainase jembatan) serta menetapkan komponen yang di catat dalam inventarisasi (mencangkup data ukuran, dimensi dan bentuk) dan prosedur inventarisasi drainase jalan.

Pedoman ini disusun untuk memandu Tim Asesmen Pelaksanaan Konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga dan Konsultan yang ditunjuk untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Asesmen Pelaksanaan Konstruksi.

Asesmen desain adalah perangkat bagi Pemilik Proyek untuk mendapatkan penilaian independen terhadap desain berdasarkan praktik baik dan standar serta pedoman yang terkait. Asesmen dapat dilakukan diberbagai tahap proyek terhadap berbagai output dari berbagai tahap desain.