Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2020 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Psal 60 dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1.

1. Menetapkan nama Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated yaitu JALAN LAYANG MBZ Sheikh MOHAMED BIN ZAYED; 2. Memasang papan nama pada portal pintu masuk tol tersebut; 3. Melakukan sosialisasi papan nama kepada pihak terkait.

1. Menetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Semarang - Solo Seksi III Bawen - Salatiga 2. Menetapkan besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Semarang - Solo Seksi III Bawen - Salatiga 3. PT Trans Marga Jateng wajib untuk melaksanakan sosialisasi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol Semarang - Solo Seksi III Bawen - Salatiga

Bahwa untuk memenuhi ketentuan penetapan kelas jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan untuk memenuhi kebutuhan transportasi darat yang aman, nyaman, dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Daya Dukung untuk Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

1. Penetapan Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh 2. Status BLU 3. Seluruh hak dan kewajiban yang timbul 4. Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 791/KMK.02/2006

1. Menetapan Gol Jenis Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol yang sudah Beroperasi dan Besarnya Tarif Tol pada Beberapa Ruas Jalan Tol; 2. Menetapkan besarnya tarif tol; 3. Menetapkan besarnya tarif tol pada beberapa ruas jalan tol berdasarkan perubahan golongan jenis kendaraan; 4. Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya.

1. Menetapan Badan Pengatur Jalan Tol Sebagai Organisasi Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT); 2. Tugas Organisasi BLU-BPJT mengacu pada Struktur Organisasi BPJT; 3. Kepala BPJT melaporkan secara berkala kepada Menteri Pekerjaan Umum.

1. Menetapan Badan Pengatur Jalan Tol Pada Departemen Pekerjaan Umum Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan PPK-BLU dengan status BLU bertahap; 2. Status BLU bertahap berlaku paling lama 3 tahun; 3. Persyaratan status BLU bertahap dapat dibatalkan dan dapat diusulkan secara penuh.