This Manual describes procedures to be followed for Supervision of Bridge Replacement and Bridge Rehabilitation projects undertaken by the Directorate General of Highways (DGH). Projects are usually carried out by contract but much of the content of this Manual is also applicable to works carried out by force account.

The Bridge Investigation Manual describes procedures for bridge investigation which are performed prior to planning, designing and constructing a new bridge.

The Bridge Inspection Manual describes procedures for carrying out the various inspections in the BMS. In addition, the Manual provides information abaout bridge elements and defects, for the guidance and training of inspectors.

Spesifikasi Perencanaan Lansekap Jalan Pada Persimpangan ini dimaksudkan sebagai pegangan dan petunjuk bagi Pembina Jalan dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan perencanaan lansekap jalan pada persimpangan di dalam Daerah Milik Jalan (DAMIJA), dan bertujuan untuk menyeragamkan perencanaan lansekap jalan pada persimpangan agar didapatkan suatu hasil yang baik dan efisien.

Tata cara ini meliputi persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan dan pengerjaan pemasangan utilitas baik pada badan jalan yang meliputi penggalian, penepatan, dan penimbunan kembali, maupun pada bangunan jembatan yang meliputi pemasangan secara menggantung, menempel sebagian atau seluruhnya, yang berkaitan dengan keamanan jalan dan jembatan.

Spesifikasi ini meliputi persyaratan mutu bahan, mutu konstruksi, dan lokasi pemasangannya.

Metode pengujian ini dilakukan terhadap aspal dengan mencari besaran kehilangan berat minyak dan aspal dengan cara A yaitu cara lapisan tipis. Selanjutnya hasil pengujian ini digunakan untuk mengetahui stabilitas aspal setelah pemanasan. Selain itu dapat digunakan untuk mengetahui perubahan sifat fisik aspal selama dalam pencampuran panas di AMP pada suhu 163oC yang dinyatakan dengan penetrasi, daktilitas dan kekentalan.

Metode ini digunakan untuk menentukan besarnya nilai kuat tarik baja beton dan parameter lainnya yang dapat digunakan dalam pengendalian mutu baja.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1978 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, Serta Ketentuan-Ketentuan Pengusahaannya.