Manggarai Barat - Kepala BBPJN Jateng-DIY beserta para Kepala Bidang dan Kepala Satuan Kerja menghadiri rapat kerja yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga untuk membahas pelaksanaan kegiatan, progres serta pengambilan langkah strategis atas isu-isu dan permasalahan yang dialami oleh Balai-Balai Tahun Anggaran 2023 pada hari rabu, 23 Agustus 2023 di ITDC Golo Mori Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pada kegiatan yang berlangsung selama 1 hari tersebut, dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahardian. 

Dari beberapa isu dan permasalahan yang dibahas pada rapat kerja tersebut, Hedy menghighlight pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD). Inpres Jalan Daerah No. 3 Tahun 2023 ini memungkinkan Kementerian PUPR membantu daerah menangani perbaikan jalan non nasional (jalan provinsi/kabupaten/kota). Sebanyak 597 paket kontraktual Inpres Jalan Daerah diluncurkan pada tahap I Tahun Anggaran 2023 dengan total nilai Rp. 14,649 T untuk seluruh Indonesia.

“Dalam pengerjaan IJD itu adalah simbol mutu dan kualitas kita kepada stakeholders yang lebih luas. Jadi PPK, Satker dan Kepala Balai pastikan mutunya baik sesuai dengan standar-standar teknis yang kita punyai” ujar Hedy (23/8).

Hedy menambahkan bahwa ini adalah kesempatan untuk membahagiakan orang-orang yang tidak bisa menggunakan jalan tol atau tidak mampu menggunakan jalan tol. Jalan ini sangat dirasakan manfaatnya secara langsung di sektor sektor umum, di daerah pertanian, serta pedesaan. Selama ini jalan daerah identik dengan simbol penderitaan (jalan dalam kondisi tidak bagus). 

“Jadi kalau kita melaksanakan dengan baik, saya yakin banyak yang akan mendoakan hal-hal baik” cetusnya.

Direktorat Jenderal Bina Marga juga harus menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029. Secara garis besar tujuan yang ingin dicapai adalah menekan travel time tidak hanya di koridor utama (jalan nasional) saja namun secara jaringan jalan secara keseluruhan.

“Saya harapkan RPJMN ini kadar teknokratisnya betul-betul baik, dan ada top down dan bottom up. Saya harapkan Balai juga terlibat. Saya kira secara garis besar tujuan kita sederhana, yaitu bagaimana kita menekan travel time tidak hanya di koridor utama” kata Hedy,

Saat ini travel time di Indonesia berada pada level 2,1 jam/100 km, masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia. Hal ini harus dievaluasi kembali dan dapat dirumuskan di RPJMN apakah dapat ditingkatkan targetnya serta dikalkulasi kebutuhan biayanya. 

Berfungsi sebagai pembina jalan secara nasional, maka Kementerian PUPR harus melihat ruas jalan tidak hanya jalan nasional tapi secara sistem jaringan jalan keseluruhan. Oleh sebab itu Ditjen Bina Marga perlu secara serius memikirkan berapa target RPJMN kemantapan jalan daerah secara nasional. Titik fokusnya adalah mendukung jalan-jalan non nasional sekaligus mendukung expantion capacity jalan nasional. Hedy meminta agar target tersebut dapat terukur dengan indikator yang valid dan prediksi kebutuhan biaya serta modelnya.

“Para Kepala Balai, anda adalah manajer bukan hanya mengurusi jalan nasional, tapi mewakili Menteri sebagai pembina jalan di daerah masing-masing. Kita atur strategi bagaimana sistem jaringan jalan kita makin bisa menurunkan biaya logistik. Fungsi kita mendorong pertumbuhan ekonomi agarmasyarakat kita produk-produknya lebih kompetitif” pesan Hedy. (Lia Ursula)