Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1422), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 

Membentuk Tim Verifikator penerapan aplikasi Kepatuhan Intern Bina Marga (KIBIMA). Menjelaskan Verifikasi dalam penerapan kepatuhan (compliance) seluruh element pelaksana terhadap seluruh Standar Oprasional Prosedur (SOP), Kode Etik, Kode Prilaku, Disiplin Pegawai, Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan Pengelola Pengaduan.
 

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit organisasi dalam tahap pelaksanaan dan pengendalian paket pekerjaan kontraktual jalan dan jembatan serta proses pengaduan dan pelaksanaan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Aplikasi KIBIMA. 
 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 

Mencabut: Permen PUPR No. 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan

Mencabut:  Permen PUPR No. 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol. Permen PUPR No. 15 /PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.  Permen PUPR No. 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol. 

Membentuk Tim Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol. 

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perencanaan, Penyusunan Program dan Anggaran Preservasi Jalan Provinsi/Kabupaten.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.