Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas sewa dari pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Jalan nasional yang dimaksud dalam Standar Operasional Prosedur ini mencakup jalan nasional tol maupun non tol.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pelaksanaan penanganan keadaan darurat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, yang terdiri atas pengkajian ketersediaan sumber dana serta penetapan dan tahapan pengadaan barang/jasa

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara evaluasi perubahan lingkup konstruksi pada pengusahaan jalan tol, yang meliputi: pengusulan perubahan lingkup konstruksi, pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung, evaluasi kesesuaian lingkup konstruksi, evaluasi kuantitas, evaluasi biaya, dan persetujuan atas rekomendasi hasil evaluasi perubahan lingkup konstruksi sebagai acuan untuk proses evaluasi perubahan rencana usaha.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga, mulai dari pengajuan usulan oleh pemohon hingga persetujuan oleh Direktur Jenderal Bina Marga.