Standar Operasional Prosedur ini mencakup pengaturan layanan pengujian laboratorium melalui aplikasi Manajemen Data Laboratorium (MANDALA) Direktorat Jenderal Bina Marga, mulai dari permohonan layanan pengujian, penjadwalan pengujian, penerimaan sampel, pelaksanaan pengujian hingga penerbitan laporan hasil pengujian.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan mekanisme pelaporan penerapan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

Standar Operasional Prosedur Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Perancangan Jalan dan Jembatan mengatur tata cara pelaksanaan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) perancangan mulai dari pengumpulan data, analisis, desain teknis, hingga penyusunan dokumen akhir dengan penerapan yang berlaku pada kontrak perencanaan dengan jenis gabungan, harga satuan, maupun lumsum, namun tidak berlaku untuk kontrak Rancang Bangun (Design and Build Contract).

Standar Operasional Prosedur menetapkan mekanisme pengusulan atas risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi pada Unit Pemilik Risiko (UPR) di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara dan kelengkapan pelaksanaan kegiatan peresmian infrastruktur jalan dan jembatan oleh Direktur Jenderal Bina Marga di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menetapkan tata cara pekerjaan konstruksi jalan melalui Kerja Sama dengan Pelaku Usaha (KSPU) di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Pekerjaan konstruksi jalan yang dimaksud dalam SOP ini mencakup: a. pembangunan jalan/jembatan; dan b. preservasi jalan/jembatan. SOP ini mencabut SOP/UPM/DJBM-191 tentang Pembangunan Jalan dengan Skema Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas sewa dari pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Jalan nasional yang dimaksud dalam Standar Operasional Prosedur ini mencakup jalan nasional tol maupun non tol.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pelaksanaan penanganan keadaan darurat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, yang terdiri atas pengkajian ketersediaan sumber dana serta penetapan dan tahapan pengadaan barang/jasa

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara evaluasi perubahan lingkup konstruksi pada pengusahaan jalan tol, yang meliputi: pengusulan perubahan lingkup konstruksi, pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung, evaluasi kesesuaian lingkup konstruksi, evaluasi kuantitas, evaluasi biaya, dan persetujuan atas rekomendasi hasil evaluasi perubahan lingkup konstruksi sebagai acuan untuk proses evaluasi perubahan rencana usaha.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga, mulai dari pengajuan usulan oleh pemohon hingga persetujuan oleh Direktur Jenderal Bina Marga.