Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik dengan lingkup tugas di bidang infrastruktur dan perhubungan selama dua hari mulai hari Kamis (2/2)  ke Kabupaten Blitar. Kunjungan dipimpin oleh Roberth Rouw dan meninjau langsung lokasi rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar. 

Lokasi yang dikunjungi meliputi rencana pembangunan Jembatan Pelurusan Kali Legi, Pasar Kecamatan Kesamben, dan ruas jalan Brongkos-Ngembul sebagai penunjang sarana dan prasarana, mobilitas masyarakat khususnya di kabupaten Blitar. Turut hadir mendampingi kunjungan kerja tersebut, Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Ir. Satrio Sugeng Prayitno beserta jajaran pejabat  di lingkungan BBPJN Jawa Timur-Bali.

Saat menggelar rapat di Pendopo Kabupaten Blitar, Roberth Rouw menyampaikan bahwa Komisi V DPR RI berupaya mendorong dan ikut membantu permasalahan bidang infrastruktur dan transportasi agar tidak berlarut-larut. “Komisi V DPR-RI  turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi dari pemerintah daerah, mengenai apa yang dibutuhkan di bidang infrastruktur dan transportasi, dan yang tidak kalah penting adalah ikut membantu menyelesaikan permasalahan di daerah dimana daerah tersebut tidak mampu mengatasi masalah tersebut agar tidak tambah berlarut-larut tanpa kepastian” ujar Robert Rouw.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Blitar, H. Rahmad Santoso, mengucapkan terima kasih atas kunjungan, respon, dan kerja sama serta dukungan Komisi V DPR RI dan mitra-mitra kerja yang mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar. "Ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan kebutuhan vital saat ini karena akan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik lebih lancar” jelas Rahmad Santoso. Rahmad Santoso juga menambahkan bahwa pihaknya mengupayakan agar masalah pengadaan lahan dapat diselesaikan di tahun ini

Dalam kesempatan tersebut Ditjen Bina Marga PUPR dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Ir. Satrio Sugeng Prayitno menegaskan bahwa ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur agar menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. “Kami berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan dan menuntaskan permasahan lahan di tahun 2023 ini sehingga di tahun 2024 sudah bisa dimulai pembangunannya” ungkap Satrio. (Lal)