A. Informasi Peta Jalan Nasional Provinsi Jawa Timur

• Peta Ruas Jalan Nasional Provinsi Jawa Timur merupakan representasi visual dari jaringan jalan nasional yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Peta ini menyajikan informasi mengenai koridor utama, nomor dan panjang ruas, serta konektivitas antar-kota dan antar-kabupaten yang berperan penting dalam mendukung aktivitas transportasi, distribusi logistik, dan mobilitas masyarakat. Melalui penyajian data yang terstruktur, peta ini menjadi referensi yang akurat bagi perencanaan perjalanan, analisis infrastruktur, serta pengambilan keputusan oleh instansi pemerintah maupun pengguna umum.

• Peta Jalan Nasional Provinsi Jawa Timur [Unduh]

B. Informasi Peta Jalan Nasional Provinsi Bali

• Peta Ruas Jalan Nasional Provinsi Bali merupakan representasi komprehensif dari jaringan jalan nasional yang melintasi seluruh wilayah Provinsi Bali. Peta ini menampilkan informasi mengenai koridor utama, nomor dan panjang ruas, serta konektivitas antara pusat-pusat kegiatan strategis, termasuk kawasan pariwisata, pelabuhan, dan bandara. Dengan penyajian data yang terstruktur dan akurat, peta ini berfungsi sebagai referensi penting bagi perencanaan perjalanan, analisis infrastruktur, serta pendukung pengambilan keputusan oleh instansi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat umum.

  Sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra harus dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan pada masing-masing unit kerja dan unit pelaksana teknis sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

• Peta Jalan Nasional Provinsi Bali [Unduh]

C. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

• Informasi ini mencakup peraturan terkait pembangunan infrastruktur, perumahan, serta kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan nasional. Dengan memberikan akses yang jelas dan transparan terhadap peraturan dan kebijakan tersebut, Kementerian berupaya untuk mendorong partisipasi publik, memastikan akuntabilitas, dan mendukung implementasi kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
• Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kementerian PUPR [Lihat]