Koordinasi DPR RI dan Kementerian Terkait dalam Penanganan Banjir Rob di Kabupaten Demak
Jum'at, 20/01/2023 00:00:00 WIB | Berita/Umum | 621
Demak - Komisi V DPR RI didampingi oleh Sekretaris Ditjen Bina Marga, Kepala BBPJN Jateng- DIY, Kepala BBWS Jateng, bersama dengan sekda dan jajaran aparat pemerintah Kabupaten Demak melakukan kunjungan kerja spesifik ke beberapa daerah terdampak banjir rob di Kabupaten Demak pada Kamis (19/01).
SMA N 1 Sayung yang menjadi tempat pertama yang ditinjau dalam kunjungan tersebut merupakan fasilitas pendidikan di Kabupaten Demak yang terdampak oleh adanya banjir rob di kawasan Kecamatan Sayung.
“SMA N 1 Sayung adalah satu dari sekian banyak SMA di Jawa Tengah dan satu-satunya di Kabupaten Demak yang paling terdampak rob. Yang kita tempati ini kebetulan sepertinya layak karena baru kita tinggikan 1 meter. Setelah ini nanti saya tidak tahu apakah mungkin meninggikan lagi, sudah tidak mungkin bisa, atas itu sudah dak. Kalau di sini kita seperti layak, tapi di belakang sana air itu keluarnya tidak hanya dari sebelah, tapi dari keramik naik ke atas,” jelas Prayitno, Kepala Sekolah SMA N 1 Sayung.
Tak jauh dari lokasi SMA N 1 Sayung, Desa Timbulsloko turut menjadi kawasan pemukiman yang terdampak parah oleh adanya banjir rob.
“Salah satu desa yang kita kunjungi, Desa Timbulsloko, bahkan ini ada yang di tengah itu sudah tidak nampak jalannya, jadi masyarakat menggunakan jalan pakai bambu dan kayu,” ungkap Akhmad Sugiharto, Sekda Kabupaten Demak.
Robert Rouw selaku Wakil Ketua Komisi V DPR RI dan sekaligus ketua rombongan dalam agenda kunjungan kerja tersebut mengungkapkan bahwa selain berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat, kerusakan ekosistem, maupun indikasi peningkatan kemiskinan, banjir rob juga berdampak pada mobilitas masyarakat sekitar dan pengguna jalan pada umumnya. Ia pun meminta para perwakilan dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan banjir rob yang terjadi di Kabupaten Demak.
“Selain itu, persoalan lainnya adalah perlu dilakukan preservasi jalan nasional Pantura untuk menghindari kecelakaan dan kemacetan, termasuk revitalisasi terminal. Oleh karena itu, pada kunjungan kerja spesifik ini Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Demak agar masalah banjir rob di wilayah ini dapat diatasi,” tutur Robert.
Dalam pembahasan yang dilakukan di Kantor Bupati Demak, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa menyampaikan program-program yang dirancang untuk mengatasi rob di Demak. BBPJN Jawa Tengah - DI Yogyakarta selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR memaparkan mengenai pembangunan tanggul laut dengan sistem polder yang sekaligus juga terintegrasi dengan jalan tol Semarang - Demak Seksi 1 dan penanganan jalan di Pantura. (Atika Utami)