Banda Aceh, 8 Oktober 2025 — Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Heri Yugiantoro, bersama jajaran teknis mendampingi Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud, dalam kegiatan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi infrastruktur strategis di Provinsi Aceh pada 6–7 Oktober 2025.

Turut hadir dalam rombongan, Direktur Pembangunan Jembatan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU, serta perwakilan pemerintah daerah setempat.

Tinjauan Lapangan ke Titik-Titik Prioritas Infrastruktur

Dalam kunjungan yang berlangsung selama dua hari tersebut, rombongan meninjau beberapa lokasi jalan dan jembatan nasional maupun daerah yang memiliki nilai strategis tinggi bagi konektivitas wilayah, antara lain:

• Lokasi Inpres Jalan Daerah (IJD) 2025/2026

• Jembatan Panton Labu dan ruas Jalan Panton Labu – Langkahan

• Jalan Blang Mane – Ulee Jalan

• Jalan Pandrah – Simpang Tambu, Jembatan Pandrah, serta Jembatan Gantung di Jeunieb

• Jalan Enang-Enang

Kepala Balai bersama tim teknis BPJN Aceh turut memberikan penjelasan mengenai kondisi eksisting serta usulan tindak lanjut peningkatan kapasitas jalan yang mungkin dilakukan di titik-titik tersebut.

Komitmen Kolaboratif dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur

Dalam diskusi lapangan, pembahasan difokuskan pada upaya mencari solusi terbaik untuk percepatan pembangunan infrastruktur, dengan mempertimbangkan efisiensi, keselamatan pengguna jalan, dan keberlanjutan lingkungan.

Kepala Balai BPJN Aceh menyampaikan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan setiap usulan pembangunan berjalan sesuai standar teknis dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen mendukung penuh setiap langkah percepatan pembangunan, baik yang bersumber dari program nasional maupun inisiatif daerah. Pendampingan teknis kami lakukan agar setiap pekerjaan memiliki kualitas yang terukur dan memenuhi aspek keselamatan,” ujar Heri Yugiantoro di sela-sela kunjungan.

Pendampingan hingga Sektor Non-Bina Marga

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Kepala Balai BPJN Aceh juga turut mendampingi rombongan meninjau sejumlah infrastruktur non-Bina Marga di bawah koordinasi Sumber Daya Air (SDA) dan Cipta Karya, sebagai wujud dukungan BPJN Aceh terhadap pembangunan infrastruktur terpadu di wilayah provinsi.

“Pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antar-direktorat dan instansi sangat penting untuk mewujudkan hasil pembangunan yang menyeluruh,” tambahnya.

Langkah Lanjut

Hasil kunjungan kerja ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan prioritas penanganan infrastruktur di Aceh. BPJN Aceh akan terus melakukan pendampingan teknis serta monitoring lapangan untuk memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara efektif.