Ruang lingkup penerapan Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan Penghentian Kontrak pada pelaksanaan Kegiatan Konstruksi dengan Kontrak Harga Satuan yang dibiayai APBN di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ruang lingkup SPM-LS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dalam acuan dibawah adalah diperuntukan bagi Belanja Pegawai dan Non Belanja Pegawai.

Ruang lingkup SPP-LS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dalam acuan dibawah adalah diperuntukan bagi Belanja Pegawai dan Non Belanja Pegawai.

Ruang lingkup penerapan Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan Pengajuan Memulai Pekerjaan (Request for Works) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh APBN.

a. Lingkup Penerapan Prosedur ini berlaku untuk Pengawasan Pelaksanaan Mobilisasi pada Unit Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. b. Lingkup Kegiatan Lingkup Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Mobilisasi yang meliputi proses pengadaan Base Camp, quarry, mendatangkan dan setting peralatan, mendatangkan personil, peralatan laboratorium serta perlengkapan-perlengkapan lain yang diperlukan unit pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak.

Prosedur ini berlaku bagi pelaksanaan kegiatan Pembayaran Uang Muka bagi Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang didanai oleh APBN

Prosedur ini berlaku untuk kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Rapat Berkala di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ruang lingkup penerapan Prosedur Penandatanganan Kontrak Jasa Konsultansi ini meliputi rancangan surat perjanjian, kelengkapan dokumen kontrak kerja konsultasi dan tanggal penandatangan kontrak di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan ini mencakup mekanisme kegiatan proses penyusunan, penetapan dan penyerahan RPP ke Pokja ULP, di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini berlaku untuk Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan dana APBN, di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.