Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi   Diubah: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja   Mencabut: UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Perubahan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema Long Segment. Surat Edaran ini memuat beberapa perubahan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema Long Segment terdahulu.

Pedoman Perencanaan Teknis Pelat Ortotropik Baja Segmental Untuk Lantai Jembatan Rangka Baja, sesuai Surat Edaran No. 13/SE/M/2017 No. Pedoman: Pd 05-2017 B

Pedoman Pemeliharaan Jembatan Beruji Kabel (Cable Stayed) Tipe Rangka Baja untuk Pejalan Kaki, sesuai Surat Edaran No. 19/SE/M/2017

Pedoman Pelaksanaan Perkerasan Beton Bertulang Serat, sesuai Surat Edaran No.13/SE/M/2017, Pd 07-2017-B

Pedoman Spesifikasi Asbuton Butir B 50/30, sesuai Surat Edaran No. 13/SE/M/2017, Pd 06-2017-B

Pd 13-2016-B tentang Pedoman Pelaksanaan Lapis Fondasi dan Fondasi Bawah Menggunakan Slag

Standar ini menetapkan tentang ketentuan persyaratan umum dan teknis bahan material pilihan menggunakan Blast Furnace Slag, Basic Oxygen Furnace Slag, Electric Arc Furnace Slag, Induction Furnace Slag atau campuran dari beberapa jenis slag tersebut. Spesifikasi ini hanya diperuntukkan bagi pembangunan jalan-jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan tidak untuk pembangunan jalan-jalan pedesaan.

Spesifikasi ini menetapkan tentang ketentuan persyaratan umum dan persyaratan teknis lapisan fondasi dan lapis fondasi bawah menggunakan Blast Furnace Slag, Basic Oxygen Furnace Slag, Electric Arc Furnace Slag, Induction Furnace Slag atau campuran dari beberapa jenis slag tersebut. Spesifikasi ini hanya diperuntukan bagi pembangunan jalanjalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan tidak untuk pembangunan jalan-jalan pedesaan.

Standar ini menetapkan ketentuan aspal setara kelas kinerja (Performance Grade, PG). Spesifikasi ini mencakup semua ketentuan yang terdapat pada AASHTO M 320-10, kecuali ketentuan untuk melakukan pengujian dengan alat BBR dan DTT dihilangkan karena tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia. Persyaratan penetrasi dan titik lembek tidak disyaratkan namun harus dilaporkan untuk keperluan pengendalian mutu di lapangan. Sedangkan pengujian kelarutan dan stabilitas penyimpanan disyaratkan, masing-masing untuk mengindikasikan kemurnian dan kehomogenan aspal.