Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan ganti rugi lahan proyek tol Padangpariaman-Pekanbaru tahap pertama akan dilakukan pada Juni 2018 setelah tim penilai selesai menaksir aset masyarakat yang terkena imbasnya. "Pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah selesai. Sekarang tim 'appraisal' (penilai) sedang bekerja. Awal Juni ini diselesaikan semua," kata dia di Padang, Sumatera Barat, Senin (23/4/2018).

Ia mengatakan hal itu terkait pembangunan tol yang telah diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2018. Pembangunan itu dimulai untuk tahap I yaitu Padangpariaman-Sicincin sepanjang 28 kilometer.

Kelanjutan pembangunanya semula direncanakan mulai April 2018 setelah pengurusan administrasi oleh BPN selesai. Namun, sesuai kemajuan pelaksanaan ganti kerugian lahan, kemungkinan proyek itu akan mundur hingga Juni 2018.

Penundaan itu kemungkinan akan memperlambat target penyelesaian yang semula Juni 2019.

Tol Padangpariaman-Pekanbaru merupakan proyek strategis nasional yang akan menghubungkan Sumbar dengan jalur Tras Sumatera yang terbentang dari Aceh hingga Lampung.

Jika terealisasi, tol sepanjang 253 kilometer tersebut akan menjadi salah satu tol terpanjang di Indonesia.

Pembangunan jalan tol itu merupakan prioritas karena akan banyak menimbulkan efek ekonomi bagi Sumbar dan sekitarnya.

Pembangunannya dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) dengan biaya investasi diperkirakan mencapai Rp78,09 triliun. Seluruh ruas yang akan dikerjakan tiga tahap itu ditargetkan selesai dalam lima tahun hingga 2023.

Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru nantinya dilakukan dalam tiga tahap hingga 2023. Tahap I menghubungkan Padang-Sicincin sepanjang 28 km, tahap II Bangkinang-Pekanbaru sepanjang 38 km, dan tahap III Sicincin-Bangkinan sepanjang 189 km.

Tol itu diharapkan mampu menekan biaya logistik di kedua daerah karena waktu tempuh akan terpangkas signifikan yaitu dari awalnya 9 jam menjadi 2,5-3 jam. (Antara)