Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Anugerah tersebut diserahkan kepada dua unit kerja di Kementerian PUPR yakni Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta Ditjen Bina Marga dan Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung Ditjen Cipta Karya secara virtual di Jakarta, Senin (20/12/2021). 

Wakil Presiden (Wapres) RI K.H Ma'ruf Amin dalam sambutannya secara virtual mengucapkan selamat kepada seluruh instansi penerima penghargaan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). "Predikat ini tidak saja sebagai wujud apresiasi, tetapi juga melambangkan komitmen unit kerja Saudara untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani, sekaligus bersih dan bebas dari korupsi," kata Wapres. 

Ditambahkan Wapres Ma'ruf Amin, pembangunan zona-zona integritas secara masif di setiap instansi diharapkan mampu membawa dampak yang lebih luas dalam pelayanan publik. "Pada ujungnya akan mampu membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional," tutur Wapres. 

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, apresiasi dan penganugerahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan salah satu dari perintah Presiden Joko Widodo yang menjadi pegangan seluruh Kementerian dan Instansi sampai Pemerintahan Daerah, bagaimana program strategis pemerintah pusat bisa berjalan di seluruh Kementerian/Lembaga dan seluruh kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota. "Salah satunya adalah perintahnya jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," kata Menteri Tjahjo Kumolo. 

Dikatakan Menteri Tjahjo, melalui anugerah WBK/WBMM, dicapai percepatan reformasi birokrasi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional. Menurutnya predikat zona integritas ini diberikan dengan beberapa kriteria yakni kepada unit-unit kerja pelayanan yang strategis, pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat membangun WBK/WBMM, telah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis dan berkelanjutan. 

"Memiliki orientasi pada peningkatan integritas, dan kualitas pelayanan publik dan dapat menjadi role model dalam menularkan semangat perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan lainnya,"tambah Menteri Tjahjo. 

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar mengatakan, Kementerian PUPR terus berkomitmen untuk memenuhi semua kriteria penilaian yang ditetapkan dalam pelaksanaan zona integritas. Sebelumnya pada tahun 2020, terdapat satu unit kerja yang juga memperoleh predikat WBK dari KemenPANRB yakni Balai Teknologi Air Minum. 

"Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang, di Kementerian PUPR lebih banyak unit kerja yang mendapat apresiasi implementasi zona integritas WBK, dan yang sudah mendapat WBK naik mendapat apresiasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," kata Iskandar. 

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah - DI Yogyakarta Satrio Sugeng Prayitno mengatakan, untuk selanjutnya BBPJN Jateng-DIY berkomitmen terus melaksanakan tugas dan fungsi serta berinovasi dalam perbaikan layanan sesuai kriteria zona integritas WBK/WBMM. 

Sementara Kepala Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung Ferri Eka Putra mengatakan, ke depannya akan terus meningkatkan perbaikan sistem pelayanan. "Salah satunya kita sedang membangun sistem layanan Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah pelanggan kami mengajukan pelayanan sertifikat pengujian maupun bimbingan teknis," kata Ferri. (*)

Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR