Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh bergerak cepat melakukan penanganan pascabanjir akibat meluapnya sungai di sekitar Jembatan Lumut, Desa Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah yang terjadi pada Jumat, 2 Januari 2025. Jembatan Lumut merupakan jembatan nasional pada ruas Takengon–Isé-Isé yang memiliki peran vital di Provinsi Aceh dalam mendukung konektivitas dan aktivitas masyarakat. 

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. “Konektivitas jalan dan jembatan adalah urat nadi kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah. Karena itu, kami terus memastikan seluruh ruas jalan nasional di Aceh dapat dilalui dengan dukungan personel dan alat berat, penanganan kami percepat agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal,” kata Menteri Dody. 

Penanganan Sungai Lumut telah dilaksanakan BWS Sumatera I melalui pekerjaan normalisasi sungai di sekitar Jembatan Lumut untuk memperlancar aliran air dan mengurangi potensi luapan sungai hingga mendekati permukiman warga. Saat ini telah diturunkan 1 unit alat berat excavator untuk penanganan di lokasi, termasuk pembersihan material kayu yang terbawa arus dan telah dipotong-potong agar tidak menyumbat area jembatan.

Selain itu, Kementerian PU melalui BPJN Aceh bersama mitra kerja PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) juga tengah mengupayakan mobilisasi tambahan 2 alat berat dari Medan guna mempercepat proses penanganan. Luapan Sungai Lumut memicu kekhawatiran masyarakat karena arus deras membawa material kayu, lumpur, dan sampah yang berpotensi menyumbat serta merusak struktur jembatan, sehingga akan  mengganggu akses transportasi, aktivitas ekonomi, pendidikan, serta layanan darurat.

BPJN Aceh bersama PT HKI juga akan melakukan survei dan pengecekan detail terhadap struktur Jembatan Lumut untuk memastikan tidak terdapat kerusakan struktural akibat banjir dan arus deras. Hasil survei tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah teknis lanjutan agar penanganan yang dilakukan tepat, aman, dan berkelanjutan. (Tri)

Sumber: pu.go.id