Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga bekerja sama dengan Perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam penyaluran upah pada Program Padat Karya. Penggunaan layanan perbankan dalam penyaluran upah diharapkan dapat meningkatkan akurasi kecepatan serta kemudahan dalam proses pembayaran hingga sampai ke para pekerja. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar saat Penandatanganan Kerja Sama Penyaluran Upah Padat Karya di Ditjen Bina Marga Tahun 2025-2026, pada Hari Rabu (26/02/25) di Gedung Bina Marga, Jakarta.
 

Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar menyampaikan pentingnya dan bermanfaatnya program padat karya di bidang jalan dan jembatan ini melibatkan tenaga kerja yang jumlahnya cukup besar, dan tentunya membutuhkan penyaluran upah yang tidak sedikit, tidak lagi manual dan konvensional.
 

“Program Padat Karya yang langsung dirasakan masyarakat ini membutuhkan pembayaran yang aman, lancar, akuntabel, dan efisien. Sehingga hasil dan manfaatnya betul-betul dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Roy.
 

Roy menjelaskan, Padat Karya yang sudah berjalan di Ditjen Bina Marga dari tahun 2020 hingga 2024, telah merealisasikan anggaran lebih dari Rp. 18,8 triiliun dengan total Hari Orang Kerja (HOK) sebanyak 31,383 juta lebih.
 

“Anggaran sebesar itu memiliki manfaat yang didapatkan, diantaranya membuka kesempatan lapangan kerja seluas-luasnya, mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, percepat pemulihan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara teknis program padat karya ini membantu pemeliharaan, preservasi jalan dan jembatan di seluruh wilayah ruas jalan nasional yang ada di Indonesia,” jelasnya.
 

Dirjen Bina Marga menambahkan, adanya perjanjian kerja sama antara Ditjen Bina Marga dengan pihak perbankan, diharapakan dapat memberikan value yaitu terjaganya transparansi dan akuntabilitas, penyaluran dana efektif dan efisien, akses keuangan bagi pekerja muda, resiko kesalahan administratif dapat ditekan, dan mendukung inklusi keuangan mengingat pekerja informal yang didorong masuk dalam sistem keuangan formal.
 

“Penandatanganan kerja sama ini tentunya menjadi langkah strategis dalam mendukung kelancaran implementasi Program Padat Karya di lingkungan Ditjen Bina Marga. Semoga dapat menjadi ajang bagi kita semua untuk mengawal dan meningkatkan pengendalian pelaksanaan Program Padat Karya di lingkungan Ditjen Bina Marga,” harapnya.
 

Dirjen Bina Marga berpesan kepada mitra perbankan bahwa pelaksanaan ini tergantung pada kecepatan, kesiapan dari perbankan di daerah. teman-teman perbankan di daerah yang koordinasi langsung dengan kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Daerah.
 

“Jadi kita tidak memberi kuota berapa persen kepada perbankan, namun tergantung kecepatan, kesiapan dan koordinasi yang baik teman-teman perbankan di daerah dengan kepala-kepala balai. Saya berpesan jangan sampai ada yang aneh-aneh, jangan sampai ada yang bermasalah dengan hukum. Laksanakan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sumber: binamarga.go.id