Kota Palu adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kota lima dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan dan teluk. Kota Palu adalah satu dari sekian banyak wilayah di bagian timur Indonesia yang menyimpan potensi tsunami yang cukup besar. Bencana alam yang terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 merupakan gempa bumi yang mengakibatkan terjadi tsunami pada pesisir pantai di kota Palu, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan konstruksi jalan dan jembatan yang berada di sekitar ibu kota provinsi ini.

Pada tahun 2019 melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga memulai pembangunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ruas Jalan Nasional Tompe – dalam kota Palu – Surumana yang dikerjakan oleh PT. Nindya Karya – PT. Passokorang (KSO) dengan tujuan untuk memperbaiki konektivitas antar pusat kegiatan, agar perekonomian di Kota Palu cepat pulih dan terus berkembang. Kegiatan ini menangani pekerjaan preservasi rekonstruksi/rehabilitasi jalan sepanjang 48,39 Km, Preservasi pemeliharaan rutin jalan sepanjang 6,7 Km dan preservasi rutin jembatan dengan panjang 634,40 meter.

Dalam masa pelaksanaan, paket ini banyak menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat terutama dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang merupakan salah satu peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, mulai dari pemasangan U-ditch pada saluran drainase di ruas jalan Diponegoro terkesan asal-asalan, jumlah tulangan besi untuk pekerjaan saluran diduga tidak sesuai gambar, diduga penggalian saluran drainase tidak dilakukan pemadatan kemudian U-ditch langsung dipasang tanpa pembersihan sehingga air tidak mengalir dan terjadi genangan. Pekerjaan Aspal di jalan Abdul Rahman Saleh, jalan Basuki Rahmat dan jalan Diponegoro sudah mengalami kerusakan diduga dilaksanakan tidak sesuai Spesifikasi Teknik, dan masih banyak dugaan-dugaan lainnya. Akan tetapi, penyedia jasa, konsultan pengawas dan direksi lapangan sudah menjalankan tugasnya dimana setiap tahapan pekerjaan mulai dari penyiapan bahan/lahan, pelaksanaan pekerjaan sampai pengujian mutu selalu diperiksa dan diawasi oleh pihak direksi lapangan sesuai disain dan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018. Tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan tersebut semuanya tercantum dalam laporan harian, mingguan, bulanan, laporan kuantitas dan laporan kualitas.

Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Tompe – Dalam Kota Palu – Surumana telah dilakukan pada  tanggal 01 Mei 2021. Berdasarkan Syarat - Syarat Khusus Kontrak, Penyedia Jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).  Oleh karena itu,  Penyedia Jasa PT. Nindya Karya – PT. Passokorang (KSO), sampai saat ini masih bertanggung jawab dalam memelihara hasil pekerjaan yang masuk dalam warranty sesuai dalam Berita Acara PHO.  

Ruas jalan Tompe – dalam kota Palu – Surumana merupakan jaringan jalur logistik lintas barat yang menjadi salah satu penggerak roda perekonomian daerah. Sesuai dengan karakteristiknya, jalan tersebut akan mengalami penurunan kondisi yang diindikasikan dengan terjadinya kerusakan pada perkerasan jalan. Ruas jalan Diponegoro termasuk dalam jalur lintas barat Sulawesi yang menjadi jalan utama dalam Kota Palu yang menghubungkan kawasan Surumana (batas provinsi Sulawesi Barat) dengan kawasan pelabuhan Pantoloan. Oleh karena itu, ruas jalan ini sangatlah rentan mengalami kerusakan akibat kondisi lalu lintas yang sangat padat dan  sebagian besar dilalui kendaraan berat, sehingga pemeliharaan jalan dalam periode pemeliharaan konstruksi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

PPK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang berada di masa warranty dengan cara menginstruksikan kepada pengawas lapangan bersama pelaksana lapangan pihak penyedia jasa untuk melakukan survey kerusakan setiap bulan.  Perbaikan-Perbaikan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa direkam dalam laporan pemeliharaan secara periodik (triwulan).  Adapun item-item pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia jasa dalam masa warranty selain perkerasan jalan adalah pasangan batu mortar, pekerjaan U-ditch type DS3 dengan atau tanpa penutup, pekerjaan kerb type 1,2,5,6 dan 7; dan pekerjaan paving blok.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sangatlah dibutuhkan, mengingat ketiadaan unsur konsultan pengawas selama periode pemeliharaan (warranty period), hal ini juga dapat memberikan gambaran informasi tentang tingkat kinerja penyedia jasa selama periode masa pemeliharaan konstruksi jalan. Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas untuk melakukan Penilaian Kinerja”. Penilaian didasarkan pada kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan tidak hanya saat masa konstruksi sampai dengan proses pembayaran tetapi termasuk masa pemeliharaannya juga.

Terdapat beberapa aspek yang dilakukan untuk menilai kinerja penyedia terdiri atas :

1. Kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 30%
2. Biaya dengan indicator kemampuan pengendalian biaya diberikan bobot 20%
3. Waktu dengan indicator ketepatan diberikan bobot 30%
4. Layanan dengan indicator komunikasi dan tingkat respon diberikan bobot 20%

PPK akan melakukan penilaian kinerja setelah penyedia jasa melakukan serah terima akhir hasil pekerjaan melalui BAST-A. Monitoring dan evaluasi dimasa warranty merupakan salah satu aspek kualitas dan kuantitas serta layanan yang menjadi indikator penilaian kinerja Penyedia dimana keseluruhan aspek nantinya akan diakumulasikan sehingga menghasilkan nilai/skor penilaian kinerja penyedia dan hasil ini dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan selanjutnya yang akan terlihat melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) yang diselenggarakan oleh LKPP.    

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Jalan Nasional yang berada didalam kota Palu sangatlah penting, selain memberikan informasi/laporan tentang kerusakan jalan atau penggunaan jalan yang tidak sesuai, diperlukan kesadaran masyarakat untuk ikut merawat, memelihara dan menjaga aset-aset yang berada di ruang milik jalan (Rumija) sehingga dapat menurunkan/meminimalkan tingkat kerusakan yang muncul diantaranya adalah tidak membuang sampah di saluran drainase atau disekitar rumija, menjaga pohon peneduh dipinggir jalan, memelihara paving block yang berada di trotoar agar pengguna jalan merasa nyaman. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama tidak hanya pada pembangunannya saja tetapi juga bisa memelihara terkait bahwa jalan tersebut merupakan aset negara yang bertujuan demi meningkatkan laju perekonomian daerah khususnya di kota palu.