Informasi Berkala
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali
A. Informasi tentang Profil BPJN Sulawesi Tengah
- Profil BPJN Sulawesi Tengah
- Visi dan Misi
- Struktur organisasi BPJN Sulawesi Tengah
- Ruang Lingkup (Kewenangan)
- Tugas dan Fungsi
- Alamat Lengkap
B. Informasi Program dan/atau Kegiatan BPJN Sulawesi Tengah
- Agenda penting terkait pelaksanaan tugas (kalender kegiatan)
- Informasi Khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
- Laporan Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
- Laporan PPID Tahun 2025
- Laporan PPID Tahun 2024
- Laporan PPID Tahun 2023
C. Informasi Keuangan BPJN Sulawesi Tengah
- Laporan Keuangan
- RKA
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPJN Sulawesi Tengah
- Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan tahun 2025
D. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan
E. Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik
- Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan
- Tata cara pengajuan keberatan
- Proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi
F. Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat BPJN Sulawesi Tengah maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari BPJN Sulawesi Tengah
Informasi Setiap Saat
Informasi yang wajib disediakan untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan
A. Daftar Informasi Publik BPJN Sulawesi Tengah
B. Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa
C. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum
D. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian
1. Pedoman Pengelolaan Organisasi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Organisasi dan Jabatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Bahasa Inggris
2. Pedoman Pengelolaan Administrasi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Pedoman Pengelolaan Kepegawaian
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Ketentuan Penggunaan Pakaian Kerja dan Kartu Tanda Pengenal di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
E. Surat-Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga
F. Profil pimpinan dan pegawai Kementerian PU
G. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya
H. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
I. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya
J. Data perbendaharaan atau inventaris
K. Rencana Strategis Kementerian PU
L. SOP Layanan Informasi Publik BPJN Sulawesi Tengah
1. |
|
2. |
|
3. |
|
4. |
|
5. |
Informasi Serta Merta
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan terkait hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum