Foto: Tailing : Menggapai Asa Konektivitas di Indonesia Timur

Diceritakan dalam sebuah pemberitaan, beberapa orang siswa lulusan SMP dari pegunungan Papua yang baru saja tiba dari suatu perjalanan sangat panjang dan melelahkan, tetapi juga menggairahkan. Beberapa di antara mereka ada yang harus berjalan kaki bahkan selama berhari- hari untuk sampai ke salah satu distrik, bergabung dengan teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan meraih asa. Kemudian dari distrik yang merupakan ibu kota di pegunungan Papua itu, para siswa tersebut yang didampingi seorang guru berangkat menuju ke Kota Timika dengan pesawat perintis. Selanjutnya terbang ke Pulau Jawa untuk melanjutkan sekolah dan mengejar cita-cita mereka. Demikian sedikit cerita dari banyak anak- anak kita di Papua yang harus berjuang lebih keras dari kebanyakan orang, untuk mendapatkan sesuatu yang bagi sebagian anak-anak lain merupakan hal yang serba mudah.

Kawasan  Timur  Indonesia  saat  ini  masih  menjadi fokus  pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini menjadi bagian dari visi dan misi Bapak Presiden Joko Widodo pada periode yang kedua. Sudah tentu, pembangunan di Kawasan Timur Indonesia dilakukan sebagai upaya mengurangi kesenjangan atau disparitas dengan Kawasan Barat Indonesia.

Wilayah  Pengembangan  Strategis  Kawasan Timur Indonesia

Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan sejumlah program untuk percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Langkah nyata yang telah dilakukan terlihat dari sisi alokasi APBN untuk pembangunan di Kawasan Timur Indonesia ini. Apabila dahulu pembangunan infrastruktur untuk Pulau Papua hanya Rp 1 - Rp 2 triliun per tahun, namun saat ini mencapai Rp 4 – Rp 5 triliun per tahun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun banyak sarana dan prasarana, dari infrastruktur dasar hingga infrastruktur konektivitas. Percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia juga diiringi dengan pengembangan wilayah. Dalam pelaksanaannya pembangunan tersebut dibagi atas beberapa Wilayah Pengembangan Strategis atau biasa disebut WPS. 

Hal ini sejalan dengan pesan-pesan dalam visi dan misi  Bapak Presiden Joko Widodo dan esensi dari konsep WPS, yaitu pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Kebijakan dan prioritas pembangunan di Indonesia Timur, khususnya di Papua diarahkan pada percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya, dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, berbasis ekologis dan wilayah adat. 

Strategi pembangunan wilayah Papua mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Lingkup kegiatan prioritas yang mendukung pembangunan tersebut antara lain:

1. Pengembangan sektor unggulan, seperti perkebunan (sentra produksi jagung dan sagu), pertanian, pertambangan dan mineral, serta perikanan.
2. Pengembangan kawasan strategis, melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni, pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Raja Ampat,dan Biak–Teluk Cenderawasih.
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan, melalui pengembangan kawasan perkotaan di Kota Jayapura dan Kota Baru Sorong.
4. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi, di KPPN Jayapura, KPPN. 

Pengembangan infrastruktur pada kawasan - kawasan pertumbuhan tersebut, diarahkan untuk dapat memengaruhi pertumbuhan kawasan - kawasan di sekitarnya, sehingga akan didapatkan daya ungkit pembangunan infrastruktur berupa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekilas Pilar Pembangunan

Pembangunan infrastruktur berbasis wilayah erat kaitannya dengan pembangunan yang dilakukan pada sektor lain, seperti pembangunan kereta api dan pelabuhan. Namun seyogyanya harus diingat pembangunan tersebut senantiasa dilakukan bersama - sama, sebagai contoh, pembangunan bandara harus dibangun bersama - sama dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur akses jalannya.

Sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 – 2024, Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut telah ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari:

(i) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

(ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; 

(iii) Pemerataan pembangunan; serta

(iv)  Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan empat pilar tersebut, pilar ketiga yakni “Pemerataan Pembangunan” dapat diimplementasikan salah satunya melalui “Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi”. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah, baik secara fisik maupun virtual, menyediakan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Tailing sebagai Bahan Baku Infrastruktur Konektivitas

Pembangunan infrastruktur sudah tentu membutuhkan berbagai material konstruksi yang dapat mendukung proses tersebut berjalan dengan lancar dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas. Pemanfaatan material lokal untuk membangun infrastruktur sebagaimana ditetapkan dalam Visium PUPR harus dijalankan tanpa mengesampingkan kebutuhan infrastruktur yang harus memiliki kekuatan dan ketahanan yang memadai dalam melayani berbagai aktivitas masyarakat seperti perekonomian, pendidikan, hingga pertahanan dan keamanan.

Pemanfaatan tailing sebagai material lokal pembangunan infrastruktur di Papua khususnya, terbukti mampu menjawab kebutuhan tersebut. Pemanfaatan material tailing untuk pembangunan infrastruktur, dipayungi oleh ketentuan penyiapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, hingga saat ini telah menghasilkan empat jenis teknologi dan telah disetujui melalui Surat Dirjen Bina Marga No.BM.05.01-Db/1.110. Berdasarkan surat tersebut teknologi yang akan dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan, khususnya untuk sektor konektivitas, yaitu :

1. Lapis Fondasi Agregat
2. Lapis Fondasi Tailing Aspal
3. Campuran Beraspal Panas
4. Beton Menggunakan Tailing

Selain  Ke-empat  teknologi yang telah disebutkan, masih terdapat beberapa teknologi pemanfaatan tailing yang akan segera diluncurkan. Teknologi tersebut akan dimanfaatkan dalam kegiatan tersebut akan dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya untuk wilayah Papua. Adapun jenis teknologi yang digunakan antara lain: Urugan Pilihan menggunakan Tailing, Mortar Busa menggunakan Tailing dan Stabilisasi untuk Lapis Fondasi Jalan Menggunakan Tailing.

Potensi tailing sebagai material lokal di Papua harus dapat didorong penggunaannya tanpa mengorbankan kualitas infrastruktur yang dibangun. Hampir semua daerah di Papua dan Papua Barat memiliki kebutuhan untuk meningkatkan kemantapan jalannya.

“Pembangunan infrastruktur sudah tentu membutuhkan berbagai material konstruksi yang dapat mendukung proses tersebut berjalan dengan lancar dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.”

Biaya logistik pada awalnya mungkin akan menjadi suatu tantangan yang harus dapat disiasati oleh para pelaku usaha, dengan tujuan biaya pembangunan yang dikeluarkan akan tetap efisien dalam pembelanjaannya.

Upaya pemanfaatan tailing yang telah dimulai sejak lama oleh berbagai pihak, baik dari internal perusahaan, akademisi, peneliti hingga birokrat, telah membuahkan hasil. Hal ini tentu bukan merupakan pekerjaan mudah yang dapat dilakukan hanya oleh salah satu pihak, tetapi merupakan hasil dari kerja bersama semua pihak sesuai dengan perannya masing - masing. Pemanfaatan tailing tentunya memiliki tujuan yang mulia, demikian pula apabila terdapat pembatasan - pembatasan dalam pemanfaatannya.

Ibarat meracik masakan, kualitas dan komposisi bahan baku, ditambah metoda dan peralatan memasak yang tepat akan menghasilkan masakan yang sehat dan lezat. Pemanfaatan tailing sebagai material konstruksi memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, baik dari segi kualitas dan kondisi material, serta metode pelaksanaan dan peralatan yang akan digunakan, agar dapat menghasilkan infrastruktur berbasis tailing yang tepat guna, tepat mutu dan tepat biaya.

“Upaya pemanfaatan tailing yang telah dimulai sejak lama oleh berbagai pihak, baik dari internal perusahaan, akademisi, peneliti hingga birokrat, telah membuahkan hasil.”

Sumber : BINEKA, Vol. 2 Edisi April 2021