BPJN NTB Membangun Zona Integritas untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat (BPJN NTB) tengah berkomitmen penuh dalam membangun Zona Integritas (ZI). Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip integritas dalam pelaksanaan tugasnya. BPJN NTB, sebagai salah satu instansi yang melayani permohonan informasi, perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan sertifikasi laik operasi AMP, menyadari pentingnya membangun budaya integritas agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam upaya ini, BPJN NTB secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi, baik secara internal kepada seluruh pegawai maupun eksternal kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu bentuk nyata sosialisasi adalah melalui Seminar Daerah Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan, di mana disampaikan bahwa perizinan jalan merupakan variabel penting dalam pelayanan publik yang wajib menerapkan prinsip-prinsip ZI.

Selain sosialisasi, peran pimpinan BPJN NTB sangat besar dalam pembangunan Zona Integritas ini. Pimpinan secara langsung mengawasi, memberi contoh, dan menyediakan fasilitas yang mendukung terlaksananya pembangunan Zona Integritas. Dukungan pimpinan ini menjadi motor penggerak utama terciptanya budaya kerja yang transparan dan profesional.

Tidak hanya berhenti di sana, BPJN NTB juga mendorong lahirnya berbagai inovasi yang terintegrasi ke dalam sistem manajemen. Hal ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan sistem yang transparan dan efisien. Dengan adanya inovasi yang dikembangkan oleh agen perubahan, pelayanan publik diharapkan semakin responsif dan memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat.

Melalui pembangunan Zona Integritas ini, BPJN NTB menunjukkan keseriusan dalam mereformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang semakin baik. Komitmen ini diharapkan menjadi contoh positif bagi instansi lain serta memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah di Nusa Tenggara Barat.