Beranda > Pelaporan Benturan Kepentingan

BENTURAN KEPENTINGAN

DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TIMUR - BALI

BENTURAN KEPENTINGAN

  • DASAR HUKUM
    • SE MENTERI PU PR NOM. 18 /SE/M/2017 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
  • DEFINISI
    • Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

 

BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

  • Gratifikasi.
  • Penggunaan asset negara untuk kepentingan pribadi.
  • Memanfaatkan informasi jabatan.
  • Perangkapan Jabatan.
  • Memberikan akses dan pelayanan khusus kepada pihak tertentu.
  • Pengawasan tidak sesuai prosedur.
  • Pengambilan keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak yang membutuhkan.
  • Penggunaan Diskresi yang di salah gunakan.
  • Moonlighting atau Outside Employment.

 

JENIS BENTURAN KEPENTINGAN.

  • Kebijakan yang berpihak.
  • Pemberian Izin yang diskriminatif.
  • Pengangkatan ASN berdasarkan hubungan kedekatan.
  • Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional;
  • Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
  • Penggunaan asset dan rahasia negara untuk kepentingan pribadi/golongan;
  • Dsb.

 

Sumber Benturan Kepentingan

  • Hubungan Afiliasi.
  • Gratifikasi.
  • Kelemahan Sistem Organisasi.
  • Penyalahgunaan Wewenang.
  • Perangkapan Jabatan.

 

Prinsip-prinsip penanganan benturan kepentingan

  • Prinsip mengutamakan Kepentingan Publik.
  • Prinsip menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan.
  • Prinsip mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan sikap Keteladanan,
  • Prinsip menciptakan dan membina Budaya Organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.

 

ASN yang berpotensi terlibat benturan kepentingan.

  • ASN yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
  • ASN yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  • ASN yang mempunyai tugas dan fungsi proses pemilihan penyedia barang dan jasa;
  • ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas dan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat;
  • ASN yang mempunyai tugas dan fungsi menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya; dan
  • ASN yang mempunyai kewenangan dalam pengadaan dan asesmen pegawai.

 

PENGENDALIAN BENTURAN KEPENTINGAN

  • Mengesampingkan kepentingan pribadi;
  • Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan;
  • Mutasi Pegawai;
  • Pengunduran diri dari jabatan;

 

LARANGAN DAN PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

  • Melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset kantor untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
  • Menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun;
  • Menerima dan/atau memberi barang/ parcel/ uang/ setara dengan uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
  • Mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  • Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya;
  • Bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa

 

LARANGAN DAN PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

  • Memanfaatkan data dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan dan/atau pihak lain;
  • Dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat itu ASN yang bersangkutan ditugaskan untuk mengurusi atau mengawasi; dan/atau
  • Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

FORM PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

UNDUH