Malang, 27 Februari 2024 - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali menyelenggarakan acara penting bertajuk Internalisasi Kepegawaian dan Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan di Malang. Acara ini berlangsung selama dua hari, mulai dari tanggal 27 hingga 28 Februari 2024, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan efektivitas tata usaha serta mengenalkan program BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh peserta.

Dalam pidato sambutannya, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Nanang Permadi, menekankan beberapa poin penting terkait kegiatan administrasi. Salah satu yang dibahas adalah penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk mengetahui kebutuhan pegawai di masing-masing Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). "Saya harap acara ini dapat berjalan serius tapi santai, berdiskusi dalam mencari solusi bersama terkait dengan permasalahan yang ada," ungkap Nanang.

Selain itu, acara ini juga membahas penetapan Angka Kredit (AK) untuk pegawai jabatan fungsional (Jafung). Kini, penilaian menggunakan predikat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dikonversi menjadi nilai Penilaian Angka Kredit (PAK). Terakhir, implementasi e-presensi pada aplikasi Bravo yang mengalami beberapa perubahan dalam tata cara input juga menjadi topik penting dalam acara ini.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pejabat Administrator, Para Ketua Tim, Para Asisten Umum, serta Para Kepala Urusan Tata Usaha di lingkungan BBPJN Jawa Timur-Bali. Tidak hanya itu, hadir pula narasumber dari Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana serta Sesditjen Bina Marga, dan perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui acara ini, diharapkan para peserta dapat memahami lebih baik peran dan pentingnya tata usaha dalam instansi pemerintahan serta mendapatkan sosialisasi yang komprehensif mengenai program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, tujuan utama organisasi dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan acara ini tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kerja dan kesejahteraan pegawai melalui pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban mereka dalam kerangka BPJS Ketenagakerjaan.