Bandung – Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan (BPLJ), telah dilaksanakan Pemantauan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2023. Kegiatan ini juga diikuti oleh Balai Bahan Jalan (BBJ) yang bersama dengan BPLJ sedang membangun ZI di lingkungannya. Kegiatan ini dilakukan dalam dua sesi yaitu pemaparan dan diskusi terkait pembangunan ZI serta kunjungan langsung ke masing-masing unit kerja. Direktorat Kepatuhan Intern, Sekretariat Tim Penilai Unit (TPU) dan narasumber turut hadir pada kegiatan ini.
 |
Kegiatan pemantauan Zona Integritas dimulai pada pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Asbuton, Gedung Pengembangan Lantai 2, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Bandung. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Kepatuhan Intern, Ir. Subaiha Kipli, M.T. dan memberikan arahan terkait pembangunan Zona Integritas di BPLJ dan BBJ. Selain itu, Kepala Subdirektorat Pembinaan Dan Pengembangan Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan Intern, Rikson, S.T., M.T. juga menyampaikan paparan pemantauan pembangunan Zona Integritas berdasarkan hal-hal yang sudah dilaporkan oleh BPLJ dan BBJ sebelumnya.
|
|
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemaparan pembangunan Zona Integritas oleh masing-masing unit kerja dimulai dari BPLJ dan disusul oleh BBJ. Pada sesi diskusi, banyak sekali masukan dari Direktorat Kepatuhan Intern, Sekretariat TPU dan narasumber yang hadir terkait pembangunan Zona Integritas yang sudah dilaksanakan oleh BPLJ dan BBJ. Masukan tersebut menjadi input bagi BPLJ dan BBJ dalam membangun ZI yang lebih baik lagi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan secara langsung ke Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Direktorat Kepatuhan Intern, Sekretariat TPU dan narasumber mengunjungi kantor BPLJ untuk melihat pelaksanaan Zona Integritas secara langsung baik dari segi sumberdaya manusia maupun sarana prasarananya. Penerapan ZI di lingkungan BPLJ mendapat respon yang positif dari semua pihak yang hadir karena telah maksimal dalam memberikan pelayanan prima demi mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
