Sehubungan permohonan Pengamanan Proyek Strategis Nasional/Prioritas pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat.

Telah diadakan kegiatan Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis Proyek Strategis Nasional pada Direktorat Jenderal Bina Marga yang dilakukan secara hybrid dari kantor Kejaksaan Agung RI. (17/11/2023)

Penandatanganan Pakta Integritas dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Dr. Reda Manthovani, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Ir. T. Iskandar, MT., M.SC, Direktur D, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Sekretaris BPJT dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga secara daring dan seluruh Kepala Balai, Kasatker, PPK dan Penyedia Jasa (Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas) secara luring di kantor masing-masing Provinsi.

Adapun Proyek Strategis Nasional yang dikawal dan diamankan oleh Kejaksaan RI melalui Direktorat D, yaitu :

1. Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Konektivitas Pembangunan Jalan Daerah Tahap I di 31 Provinsi yang dilaksanakan pada 32 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan konektivitas Jalan Daerah;

2. Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Sisi Udara dan Jalan Akses Bandar Udara Very Very Important Person (VVIP) di lbu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur;

3. Pelaksanaan Pembangunan Ruas Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo. Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Ruas Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Ruas Jalan Tol Depok-Antasari, Ruas Jalan Tol Akses IKN Seksi 6A, Ruas Jalan Tol Bayung Lencir-Tempiono, Ruas Jalan Tol Pekanbaru-Padang, Ruas Jalan Tol Akses Tol Makassar New Port, Ruas Jalan Tol Akses Patimban, Ruas Jalan Tol Bogor, Ring Road Seksi 3B, Ruas Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek Il Ruas Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, Ruas Jalan Tol Semanan-Ring Road seksi 3B.

Pelaksanaan Tugas & Fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan dilakukan dalam rangka pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) dalam pelaksanaan kegiatan PPS pada Proyek-proyek Strategis dan Proyek Prioritas Nasional, serta diharapkan dapat menggunakan anggaran secara terfokus, tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.