Makassar (24/1) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah acara penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Tahun Anggaran (TA) 2022 lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian PUPR Sulawesi Selatan. Penandatangan kontrak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berlangsung secara online  yang dipusat di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta diikuti seluruh UPT Kementerian PUPR seluruh Indonesia dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartato.

Dalam laporannya Direktur Jenderal Bina Konstruksi Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg. mengatakan total anggaran yang dikelola Kementerian PUPR TA 2022 adalah sebesar Rp.100,6 triliun, dan sejak Oktober 2021 lalu telah dilaksanakan tender/seleksi dini sejumlah 2.092 paket dengan nilai pagu sebesar Rp35,1 triliun hingga saat ini. Kementerian PUPR telah menyelesaikan 838 paket senilai Rp17,5 triliun dengan rincian 43 paket pekerjaan dengan nilai Rp220 miliar telah terkontrak pada akhir bulan Desember 2021, dan 795 paket pekerjaan dengan nilai Rp17,36 triliun telah selesai proses tender/seleksi dan siap dilakukan penandatanganan kontrak.

Rencana penyelesaian terhadap sisa paket tender/seleksi dini TA 2022 yang sedang berjalan akan diselesaikan sebanyak 671 paket senilai Rp10,68 triliun pada akhir Januari 2022 dan 583 paket senilai Rp6,91 triliun pada akhir Februari 2022. “Dengan percepatan tender/seleksi dini paket-paket infrastruktur PUPR ini diperkirakan penyerapan anggaran hingga akhir Januari 2022 akan mencapai Rp7,34 triliun atau sebesar 7,30%” Ungkap Yudha Mediawan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan dengan dilaksanakannya lelang dini ini akan mendukung upaya peningkatan ekonomi nasional melalui optimalisasi belanja APBN khususnya pada kuartal I tahun 2022. 

“ Menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Menteri PUPR beserta jajaran yang telah bekerja keras, komitmen dan kerja sama yang terus berjuang dan focus melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur dan mendorong perekonomian nasional. Sesuai arahan kebijakan Presiden agar tetap konsisten melanjutkan pembangunan infrastruktur guna menghubungkan pusat produksi dan kawasan distribusi dan menciptakan lapangan kerja guna mencapai tahun Indonesia Emas. Dalam kaitannya dengan APBN 2022 Kementerian PUPR menjadi satu-satunya kementerian yang berhasil melakukan ternder dini, semoga bisa dicontoh oleh K/L dan pemerintah daerah lainnya." kata Menko Airlangga

Menko Airlangga menambahkan tahun 2022 adalah tahun kunci pemulihan ekonomi dengan asumsi pandemic covid-19 bisa dikendalikan yang berimplikasi pada pembangunan daya saing ekonomi semakin positif. Selain itu pembangunan infrastruktur juga berimplikasi pada berbagai kegiatan seperti pelayanan dasar masyarakat, air minum, sanitasi, perumahan, akses konektifitas dan mobilitas, pembangunan jalan tol dan pembangunan jalan nasional.

Pembangunan yang harus dibangun lainnya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) lokal dimana infrastruktur menjadi jembatan pijakan kemampuan dalam negeri, para insinyur dalam negeri, pekerja dalam negeri, kontraktor dalam negeri dan hal akan menjadi multiplayer berbagai sector terutama sector baja, sector semen, sector penyedian bahan infrastruktur bahan bangunan lain, dan mendorong industri yang berbasis besi, aluminium yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Pelaksanaan penandatangan dilakukan secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa dari Balai Kementerian PUPR yang berada di 34 Provinsi. Proses pengadaan barang dan jasa ini dilakukan melalui beberapa metode antara lain tender/seleksi dan e-katalog sektoral PUPR sehingga menjamin proses yang transparan, efektif, dan efisien. Sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas belanja APBN untuk mendorong roda perekonomian nasional.

Dalam mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan realisasi belanja, Kementerian PUPR memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem e-Monitoring, serta pemanfaatan e-katalog sektoral Kementerian PUPR. Selain itu, Kementerian PUPR juga akan tetap mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM. 

Pada tahun 2022, Kementerian PUPR akan melaksanakan Kebijakan Pelaksanaan Program TA 2022 yaitu penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), mendukung infrastruktur untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, penataan kawasan Mandalika, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), persiapan ASEAN Summit di Tana Mori Labuan Bajo, pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT), Optimalisasi Pemeliharaan Operasi dan Rehabilitasi (OPOR), serta antisipasi penanganan bencana La Nina.

Pada akhir acara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan pesan terus bekerja keras dan kerja sama agar seluruh tender bisa diselesaikan pada kaurtal pertama atau minimal pada bulan Mei 2022. Jaga kualitas dengan pengawasan konsultan supervisi secara professional yang merupakan wakil project owner yaitu menteri PUPR. “Dengan harapan bisa membuka lapangan kerja yang baik, dengan kualitas pekerjaan yang lebih baik, dengan infarement yang baik, zero accident,  administrasi dan fisik yang lebih baik.” harap Menteri Basuki

Turut hadir pada acara ini secara offline di kantor Balai BPJN Sulsel Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Dr. Hj. Hasrawati Rahim, ST, Sp.1, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang  Ir. Djaya Sukarno, M.Eng, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan Dr. Ir. H. Ahmad Asiri, M.Si,  dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Sulawesi III Ir. Sugiharjo M.P.P.M serta para pejabat administrator dan dilaksanakan dengan protocol kesehatan yang ketat.

Facebook : bbpjnsulsel

Twitter : @puprjalansulsel

Instagram : pupr_jalan_sulsel

Youtube : BBPJNSULSEL

#SigapMembangunNegeri

#MenyambungNegeri