A. Informasi tentang Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan

• Visi dan Misi
• Ruang Lingkup dan Tujuan
• Tugas dan Fungsi
• Profil BBPJN Sulawesi Selatan
• Struktur organisasi BBPJN Sulawesi Selatan

B. Ringkasan Program dan / atau kegiatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan

• Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPJN Sulawesi Selatan
• Rencana Kerja Kementerian
• Paket kegiatan di setiap unit organisasi yang telah dan sedang dalam pelaksanaan (e-procurement)
• Kerjasama pendidikan dengan Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri
• Program-program Strategis Nasional di Kementerian PUPR
• Informasi Khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak Masyarakat

C. Ringkasan Kinerja dalam lingkup Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan

• Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBPJN Sulawesi Selatan
• Target Capaian Kementerian PUPR
• Peta infrastruktur PUPR
• Dokumentasi infrastruktur strategis ke-PUPR-an
• Daftar panjang jalan nasional
• Daftar jumlah dan panjang jembatan nasional
• Daftar kondisi jalan dan jembatan nasional

D. Ringkas Laporan Keuangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan

• Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 - 2018

E. Ringkasan Laporan Akses Pelayanan Informasi Publik

• Jumlah pemohon informasi publik yang diterima
• Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik
• Klasifikasi Pemohon Informasi Publik
• Media Permohonan Informasi 
• Jumlah permohonan informasi publik baik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak
• Alasan penolakan permohonan informasi publik
• Rekapitulasi Permohonan Informasi
• Rekapitulasi Kepuasan Masyarakat

F. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

• Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kementerian PUPR
• Putusan Pengadilan/arbitrase yang sudah berkekuatan hukum tetap (interacht) melalui permintaan/permohonan)

G. Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Pengajuan Keberatan, Serta Proses Penyelesaian Sengekata Informasi Publik

• Tata Cara Memperoleh Informasi Publik 
• Tata Cara Pengajuan Keberatan
• Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Kementerian PUPR maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Kementerian PUPR

• Tata cara penanganan pengaduan dari masyarakat
• Lembar Isian Pengaduan 
• Tindak lanjut terhadap laporan pengaduan masyarakat
• SOP Pengaduan Masyarakat

I. Informasi Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

• Proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement) yang diinformasikan dan difasilitasi melalui website PUPR (www.pu.go.id)

J.  PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT 

• Prosedur peringatan dini dan tanggap darurat dalam menghadapi bencana
• Denah evakuasi keadaan darurat di lingkungan kantor Kementerian PUPR (Melalui permintaan/permohonan)
• Peta daerah rawan bencana banjir, kekeringan, tanah longsor, dan zonasi gempa

K.  SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 

• Survey ini kami lakukan sebagai bahan evaluasi terhadap pelayanan terpadu yang kami berikan. untuk mengikuti survey klik disini