Informasi Setiap Saat
Perjanjian Kerja Sama Layanan Payroll Package Antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII Dengan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.A. Daftar Informasi Publik yang dibawah penguasaan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Tidak Termasuk Informasi yang dikecualikan
- Informasi publik Kementerian PUPR yang disediakan melalui website PUPR (www.pu.go.id)
- Daftar informasi publik yang memuat : Nomor, Ringkasan isi informasi, Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
B. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kementerian PUPR
- Daftar Rancangan Penyusunan UU/Peraturan Bidang Infrastruktur
Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan:
Pengelolaan Pengelolaan Organisasi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Pedoman Pengelolaan Administrasi
- SE Menteri PUPR No. 8 Tahun 2014 Tentang Kop Dan Cap Menteri PUPR
- SE Menteri PUPR No. 01 Tahun 2015 Tentang Kop Dan Cap Dinas Eselon I PUPR
- SE Menteri PUPR No. 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penataan Arsip Kementerian PUPR
- SE Menteri PUPR No. 56 Tahun 2015 Tentang Kop Dan Dinas Pejabat Tinggi Pratama PUPR
- SE Menteri PUPR No. 61 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan TNDE Kementerian PUPR
- SE Menteri PUPR No. 62 Tahun 2015 Tentang Otoritas Kode Identifikasi Penomoran Surat
- Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri PUPR No. 34/PRT/M/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri PUPR No. 23/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pedoman Personil
- Peraturan Menteri PUPR No. 07 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri PU No.06 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum.
Profil Lengkap Pimpinan dan Pegawai Kementerian PUPR
D. DIPA/RKA/L KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DATA STATISTIK MENGENAI ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN
- Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011
- Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
- Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2013
- Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2014
- Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015
- Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2016
- Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2017
Surat-surat Perjanjian dengan Pihak ketiga
- Kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR dan PT. Bank Sulteng tentang Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Dalam Rangka Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Kesepakatan Bersama antara Kementerian PUPR dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tentang Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Dalam Rangka Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Kesepakatan Bersama antara BKKBN dengan Kementerian PUPR tentang Peningkatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Dalam Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kesepakatan Bersama antara Kementerian PUPR dengan kementerian Ristekdikti tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Pada Lembaga Pendidikan Tinggi
- Kesepakatan Bersama antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Bagi Kelompok Penerima Manfaat Di Lingkungan Kementerian Pertanian
- Kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR dan PT. PINDAD (Persero) tentang Kerjasama Penggunaan Ekskavator Produksi PT. PINDAD (Persero) Untuk Kegiatan Penyelanggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kesepakatan Bersama antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Agama tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama
- Kesepakatan Bersama antara Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Peningkatan Pelayanan Transportasi di Bidang Perhubungan Darat
- Kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dengan Direktorat Jenderal Pengoelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Penelitan dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 tentang Kerjasama Penelitian Pengembangan dan Penerapan Teknologi Serta Percepatan Pemanfaatan Abu Terang (Fly Ash) dan Abu Dasar (Bottom Ash) dari PLTU Batubara Untuk Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kesepakatan bersama antara Badan Penelitan dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 tentang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman
- Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dengan Direktur Zeni Angkatan Darat Tahun 2014 tentang Penanganan Tanggap Darurat Perbaikan Kerusakan Infrastruktur Jalan Akibat Bencana Banjir Pada Ruas Jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa
- Kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2013 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Aset Pada Penyelenggaraan Jalan Nasional Di Wilayah Batam, Rempang, dan Galang (Barelang)
- Kesepakatan Bersama (MOU) Antara Direktorat Jenderal Bina Marga Dengan Direktorat Zeni Angkatan Darat Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Jalan Pararel Perbatasan Segmen 1 Ruas Aruk-Temajok (Zeni-1) Provinsi Kalimantan Barat
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pengolahan Data Kementerian Pekerjaan Umum Dengan Lembaga Sandi Negara Tahun 2014 Jaminan Keamanan Informasi, Pemenuhan Materiil Sandi, Dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Persandian, disertai dengan notulensi rapat dan rancangan konsep perjanjian
- Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Embung Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Kalong Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah
- Kesepakatan bersama Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Bogor, Tangerang, Bekasi, Pemerintah Kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Tahun 2014, tentang Kerjasama Dalam Rangka Perlindungan dan Pelestarian Situ Terpadu Di Wilayah Jabodetabek
- Nota Kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 22/PKS/M/2015 Nomor KERMA/41/XII/2015 Tentang Pembangunan Infrastruktur Yang Bernilai Strategis Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Perum Pembangunan Perumahan Nasional, PT Mandiri Nusa Graha Perkasa, PT Hanson International Tbk., dan PT Mitra Abadi Utama
- Perjanjian Kerja Sama Layanan Payroll Package Antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII Dengan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian PUPR dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya (tersedia di masing-masing unit kerja)
PERIZINAN
- Syarat-syarat perizinan untuk badan usaha jasa konstruksi asing (IUJKA)
- Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing (IUJKA) yang telah diterbitkan
- Daftar perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing
- Daftar sertifikat pelatihan keterampilan (Melalui permintaan/permohonan)
DATA PERBENDAHARAAN ATAU INVENTARIS
- Rekapitulasi Barang Milik Negara Kementerian PU Tahun 2012
- Rekapitulasi Barang Milik Negara Kementerian PU Tahun 2013
- Rekapitulasi Barang Milik Negara Kementerian PUPR Tahun 2014
- Rekapitulasi Barang Milik Negara Kementerian PUPR Tahun 2015
- Rekapitulasi Barang Milik Negara Kementerian PUPR Tahun 2016
- Rekapitulasi Barang Milik Negara Kementerian PUPR Tahun 2017
RENCANA STRATEGIS
KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
- Kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dan sedang dalam pelaksanaan
- Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya
- Sumber daya yang menangani layanan informasi publik
PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL
- Jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal (Melalui permintaan/permohonan)
- Laporan penindakan terhadap pelanggaran (Melalui permintaan/permohonan)
PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT
- Jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat (Melalui permintaan/permohonan)
- Tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat (Melalui permintaan/permohonan)
HASIL-HASIL PENELITIAN
- Data dan dokumentasi hasil Litbang
- Data Standar Nasional Indonesia (SNI)
- Data Standar Pedoman dan Manual (SPM)
PERATURAN TERKAIT KIP
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- Surat Edaran Menteri PU Nomor 4/SE/M/2014 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 450/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang dIkecualikan Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
INFORMASI DAN KEBIJAKAN YANG DISAMPAIKAN PEJABAT PUBLIK DALAM PERTEMUAN YANG TERBUKA UNTUK UMUM
- Guntingan berita terkini yang disediakan melalui website Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (www.pu.go.id)
- Materi informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum (Melalui permintaan/permohonan)