Makassar – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional melaksanakan penandatangan 2 paket kontrak yaitu Paket Preservasi Jalan Bangkae – Enrekang – Bts. Kab. Toraja dan Paket Preservasi Jalan Preservasi Jalan Tarengge - Kayulangi yang berlangsung di ruang rapat BBPJN Sulsel pada pada Senin, (17/7/2023).

Kepala Balai BBPJN Sulsel Asep Syarip Hidayat, ST, M. Eng, menyaksikan penandatangan kontrak tersebut mengingatkan dengan memberikan arahan tujuan utama proyek ini adalah meningkatkan kemantapan jalan nasional di daerah, sehingga pengerjaannya juga tidak sebatas tambal sulam, tetapi lebih pada peningkatan kualitas dan kemantapan jalan.

“Konsep paket ini adalah kemantapan untuk mengembalikan ke kondisi semula, mulai perawatan berkala, rehab minor dan sebagainya tanpa mengesampingkan kualitas. Balai akan mereject proyek yang tidak sesusai kualitas dan tidak akan memberikan toleransi terhadap mutu artinya apapun pekerjaan yang paling utama adalah mutu,” ungkap Kabalai dalam arahannya.

Lebih lanjut kabalai menyatakan semua pekerjaan ditargetkan rampung tepat waktu. Bahkan jika perlu, pekerjaan yang masuk anggaran 2024 bisa ditarik ke 2023, sebagai bentuk percepatan pelaksanaan.

"Ini prosesnya cukup panjang, tapi semoga pengerjaannya jangan panjang. Diharapkan beberapa pekerjaan dilakukan perecepatan Sebab perlu keselarasan proses dan kontrak, itu harus sejalan," lanjut Asep Syarip.

Sejalan itu, Andi Irfan Rifai selaku Kasatker PJN 2 Sulsel menyampaikan tentang rencana penyerapan dana yang harus maksimal serta menyampaikan bahwa Kementerian PUPR akan mengoptimalkan layanan kepada masyarakat melalui dana SBSN.

Sebab jika hanya menggunakan dana reguler yang ada, maka pekerjaan yang bisa dilakukan hanya standar-standar saja, seperti penambalan lubang, membersihkan saluran dan sebagainya.

Sementara PPK 2.3 Pradana Yudhistira, ST menyampaikan bahwa hal yang terkait dengan target penyerapannya.

"Penganggaran kami tahun ini Rp 50 miliar. Sisanya akan dialokasikan tahun berikutnya. Jadi seperempat dari 105 km itu. Tapi kalau misalnya pekerjaan efektif dan Rp50 miliar ini selesai sebelum akhir tahun, mungkin ada beberapa yang kami tarik ke 2023 untuk percepatan," jelasnya.

Ikut hadir dalam rapat, Direktur Utama PT Bumi Karsa, Kamaluddin menyampaikan ungkapan terimakasih atas arahan yang diberikan oleh Kabalai. Pihaknya tidak terbebani sama sekali dengan tanggung jawab ini. Sebab, dia mengklaim Bumi Karsa sudah punya banyak pengalaman dalam menangani pekerjaan seperti ini.

"Terimakasih atas arahan kabalai, itu merupakan bekal untuk perusahaan kami dan kami akan melaksanakan kontrak jalan ini semaksimal mungkin sesuai arahan kabalai. Kami akan berupaya maksimal seperti apa yang diinginkan Kementerian PUPR dan Balai. Bagi kami ini bukan yang pertama. Saya berharap kita dapat saling mendukung, satu visi agar tujuan bisa tercapai dengan baik dan cepat terealisasi. Dengan itu komitmen perusahaan secara insiden agar dapat sukses dalam menjalankan Amanah,” jelasnya.

Dua kontrak itu ditandatangani langsung oleh masing-masing direktur penyedia jasa, Kamaluddin selaku direktur PT Bumi Karsa dan Yohanis Kenedy selaku direktur PT Latanindo Persada. Kedua paket tersebut akan memasuki tahap Mutual Check (MC 0) mulai pekan depan.