Makassar – Dalam rangka mendorong pelaporan manajemen risiko yang tepat waktu dan berkualitas, Direktorat Kepatuhan Intern menggelar Kegiatan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan pada 13–14 November 2025.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kompetensi para pegawai dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Dalam sambutannya, Kepala BBPJN Sulawesi Selatan, Indra Cahya Kusuma, ST., MT., menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada BBPJN Sulsel sebagai tuan rumah kegiatan tersebut.

“Terima kasih telah memilih BBPJN Sulsel sebagai tempat penyusunan dokumen manajemen risiko. Sebagai tuan rumah, kami berharap panitia dan seluruh peserta dapat merasa nyaman selama berada di Makassar. Jika ada keperluan atau kendala, silakan disampaikan. Kami siap membantu agar kegiatan ini berjalan lancar dan nyaman,” ujarnya.

Setelah sambutan Kepala BBPJN Sulsel, kegiatan secara resmi dibuka oleh Direktur Kepatuhan Intern, Vicentius Untoro Kurniawan, S.T., MM., M.T. Dalam arahannya, beliau menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko secara nyata di lingkungan kerja.

“Manajemen risiko sangat penting dan harus menggambarkan kondisi yang real, bukan sekadar formalitas. Dibutuhkan ketepatan waktu serta kelengkapan dokumen untuk membangun budaya manajemen risiko,” tegasnya.

Beliau juga menambahkan bahwa setiap langkah dalam penyusunan dokumen harus akuntabel dan responsif terhadap potensi risiko yang bisa muncul.

“Manajemen risiko adalah budaya yang harus dibangun. Kelengkapan dokumen harus dipantau secara berkelanjutan demi memenuhi aspek kepatuhan. Dokumen tersebut tidak boleh menjadi dokumen pasif, tetapi harus dinamis,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat semakin memperkuat budaya sadar risiko serta memastikan setiap program berjalan sesuai prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas publik di Kementerian Pekerjaan Umum.