Infrastruktur di Papua Barat Jadi Perhatian Komisi V DPR-RI
Senin, 07/05/2007 00:00:00 WIB | Berita/Umum | 1140
Pembangunan infratstruktur baik bidang PU maupun perhubungan di Provinsi Papua Barat menjadi perhatian yang sangat serius Komisi V DPR-RI. Untuk itu, pihaknya berjanji akan memperjuangkan anggaran APBNP 2007 maupun RAPBN 2008 mendatang khususnya bidang infrastruktur yang menjadi pasangan kerja Komisi V DPR-RI.
Hal tersebut diungkapkan Marwan Jakfar pimpinan rombongan Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua Barat selama empat hari (1 - 4 Mei) yang diikuti oleh 15 Anggota DPR-RI. Dalam kunjungan kerjanya Komisi V DPR-RI selain melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Oktavianus Abraham Aturori dan jajarannya juga melakukan peninjauan langsung proyek-proyek bidang PU dan Perhubungan.
Menurut Marwan, pembangunan infrastruktur merupakan masalah instrumen kunci keberhasilan pembangunan ekonomi. Namun demikian, Komisi V DPR-RI tidak ingin dana APBN yang telah disetujui DPR untuk pembangunan itu tidak optimal gara-gara lemahnya pengawasan. Untuk itu pihaknya minta kepada Pemerintah dalam hal ini para Menteri yang menjadi pasangan kerjanya untuk melakukan pengawasan yang intensif terhadap proyek-proyek yang ada di daerah yang didanai APBN.
Dalam sambutannya Ketua Tim Kunker Marwan Jakfar saat ramah tamah didepan jajaran Pemprov. Papua Barat menegaskan, selain percepatan pembangunan yang dibutuhkan, yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi batin dengan rakyat Papua secara keseluruhan. Pembangunan fisik saja tidak cukup contohnya apa yang terjadi di Timor Timur dulu. Dana triliunan rupiah aset yang telah diinvestasikan di sana ternyata tidak bisa menyentuh batin rakyatnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Barat Oktavianus Abraham Aturori mengusulkan pembangunan jalan ruas Manokwari - Sorong dan Manokwari - Bituni. Saat ini ruas Manokwari - Sorong (556 km) belum tembus sekitar 80 km. Sedangkan ruas Manokwari - Bituni ( 253 km) sudah tembus namun sepanjang 143 km masih kondisi jalan tanah dan berupa kubangan lumpur jika hujan sehingga tidak bisa dilewati.
Pemprov Papua Barat menargetkan proyek Manopkwari-Sorong tuntas pada 2009. Untuk itu dalam TA 2007 telah dialokasikan dana senilai Rp. 20 miliar untuk memulai pembangunan jalan itu. Dana tersebut dibagi rata, Rp. 10 miliar untuk pembangunan jalan yang dimulai dari arah Sorong, dan Rp. 10 miliar untuk pembangunan jalan dari Manokwari. Pada TA 2008, pihaknya akan meningkatkan anggaran menjadi Rp. 30 miliar. Sisa kekurangan diharapkan dapat dipenuhi dari Pemerintah pusat melalui APBN.
Potensi sumber daya alam di Bituni, menurut Gubernur Papua Barat, antara lain minyak dan gas alam yang kini sedang dieksplorasi oleh investor China. Ironisnya pemerintah belum dapat memfasilitasi kebutuhan infrastrukturnya. Sehingga investor tersebut harus membangun fasilitas transportasi udaranya secara mandiri.
Hal lain infrastruktur yang sangat dibutuhkan mendesak untuk dibenahi adalah prasarana Pelabuhan Sorong. Saat komisi meninjau pelabuhan ini ratusan kontainer menumpuk di halaman pelabuhan sehingga lahan pelabuhan sumpek. Sementara itu untuk menunggu pergantian bongkar muat kapal perlu waktu 3 hari karena keterbatasan panjang dermaga dan crane.(jons/bd)