Kehadiran Jalan Trans-Papua tidak saja memberi kemudahan dalam mobilitas manusia, jasa, dan barang, tetapi juga manfaat secara ekonomi telah dirasakan oleh masyarakat Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat. Demi pemerataan dan perwujudan keadilan, serta dukungan semua pihak, pembangunan berkelanjutan Jalan Trans-Papua harus dituntaskan.

Manokwari, Balai Pabar – Jalan Trans-Papua di Papua Barat—yang terbagi dalam dua segmen, yakni Segmen I dan Segmen II—telah terhubung sejak akhir 2017.

Trans-Papua segmen I dari total panjang 547,81 km sudah terbangun sekitar 537,1 km dan jalan tanah sekitar 10,70 km. Adapun Trans-Papua segmen II dari total panjang 524 km sudah terbangun sekitar 414,85 km dan jalan tanah sekitar 109,152 km.

“Kedua segmen Trans-Papua tersebut pada 2017 dilalui dengan waktu tempuh sekitar 36 jam. Untuk saat ini, pada 2023, bisa dilalui dengan waktu tempuh lebih kurang 12 jam,” kata Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Barat Mauluddin Said Latar, ST, MT.

Penyelesaian pembangunan pada Segmen I, yakni dari Sorong–Maybrat ke Manokwari yang tersisa 10,7 km lagi, Mauluddin berharap, bisa selesai pada 2024.

“Harapan kita bersama, pada 2024 sudah terselesaikan. Saat ini kami masih mengejar progres pekerjaan penanganan longsoran di Ayawasi-Sisu Km 273+500 ruas Kamundan-Akwey pada lokasi pekerjaan PJN Wilayah III Papua Barat, Maybrat,” kata Mauluddin. 

Sementara untuk Segmen II, yang meliputi ruas Manokwari (Maruni)– Mameh–Wasior–Batas Provinsi Papua, saat ini telah terbangun 317,848 km jalan baru. Kemudian penanganan jembatan sampai akhir TA 2022 (tambahan paket MYC hingga TA 2024) telah terbangun 366 unit dengan total panjang 5.583 meter. 

Adapun jembatan yang dibangun bersifat permanen atau bentang panjang sebanyak 224 unit (4.006 meter). Kemudian jembatan semipermanen atau terbuat dari kayu dan boxculvert sebanyak 142 unit 91.577 meter).  

“Pada 2024, rencana penanganan adalah penggantian jembatan yang  dari kayu sebanyak 9 unit dengan total panjang 95 meter,” kata Mauluddin.

Dampak dan Manfaat

Tak dimungkiri, pembangunan Jalan Trans-Papua memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pertahanan keamanan. 

Di bidang ekonomi, Jalan Trans-Papua merupakan prasarana transportasi guna memindahkan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lainnya secara mudah dan efektif.

”Sebelum adanya Jalan Trans-Papua, sebagian warga menghabiskan waktu berjalan kaki dalam melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, setelah ada Jalan Trans-Papua, hanya dalam hitungan jam masyarakat sudah dapat tiba di tempat yang dituju,” tutur Mauluddin.

Selain sebagai prasarana transportasi yang memudahkan kegiatan ekonomi berlangsung secara efektif, Jalan Trans-Papua juga bertujuan menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan, kesenjangan antarwilayah, dan mengurangi tingginya harga.

Pada 2023, bertepatan dengan perayaan Hari Jalan Nasional dan Hari Bakti PUPR, BPJN Papua Barat melakukan road show guna melakukan monitoring secara langsung progres di lapangan. 

“Dalam pelaksanaan road show tersebut kami melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat pada satu kampung yang berada di perbatasan Kabupaten Maybrat dan Manokwari. Alhamdulillah, mereka sangat berterima kasih kepada pemerintah karena telah menjawab kerinduan mereka untuk membantu aksesibilitas dan mobilitas masyarakat setempat juga para guru dan perawat,” ujarnya. 

Dengan adanya pembangunan jalan ini masyarakat setempat bisa dengan mudah pergi ke kota untuk berbelanja kebutuhan pokok. Para guru bisa mengunjungi sekolah di kampung untuk mengajar. Perawat terbantu untuk melakukan mobilisasi pasien yang sedang sakit. 

Selain itu, masyarakat juga sangat terbantu dengan terbukanya kawasan permukiman, termasuk pertokoan di sekitar jalan Trans-Papua. 

“Hal ini tentu saja sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi mereka, dengan berjualan hasil kebun dan tidak harus ke pasar untuk berjualan. Ada masyarakat yang mendatangi tempat mereka secara langsung untuk melakukan transaksi jual-beli,” kata Mauluddin.

Lewat pembangunan Jalan Trans-Papua kesejahteraan masyarakat pun akan memiliki titik terang, di mana sarana dan prasarana terus diperbarui dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terutama orang asli Papua (OAP). Hal itu supaya tidak adanya ketimpangan ekonomi lagi dengan daerah lainnya di Indonesia. 

“Dengan demikian, masyarakat mendapatkan penghidupan yang lebih layak, baik berupa kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan administrasi yang baik,” kata Mauluddin.

Kebijakan Satu Harga

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga tahun 2019 sudah ada sekitar 170 lokasi SPBU yang mendukung program BBM satu harga dengan jumlah SPBU terbanyak, yakni di wilayah Maluku dan Papua, sebanyak 50 lokasi. 

Berdasarkan laporan Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan,  Program BBM satu harga ini merupakan kebijakan pemerintah yang berdampak positif bagi perekonomian masyarakat timur Indonesia.

Sementara itu, Mauluddin tidak menampik bahwa pembangunan jalan nasional di Papua Barat menghadapi banyak kendala.

“Kondisi geometrik, topografi, dan cuaca. Selain itu, yang masih sering terjadi, adalah penyelesaian hak ulayat di area pelaksanaan pembangunan jalan dan area quarry,” katanya.

Menghadapi kendala terkait hal ulayat ini, BPJN Papua Barat telah melakukan upaya penyelesaian dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada masyarakat setempat dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan yang memiliki peran di dalamnya dan tentu saja dihadiri oleh PPK dan satuan kerja yang ada.

“Biasanya sebelum pelaksanaan pre-construction meeting  (PCM) telah diawali dengan pertemuan terlebih dahulu secara kekeluargaan, yaitu pelaksanaan sirih kapur bersama. Kami duduk bersama secara kekeluargaan untuk proses hak ulayat tersebut,” kata Mauluddin.

Harapan

BPJN Papua Barat, sebagai perpanjangan tangan Kementerian PUPR, berharap secara bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan bisa mewujudkan program pemerintah untuk kesejahteraan dan kemajuan Tanah Papua. Dengan begitu, tidak ada lagi kesenjangan sosial serta terjadi pemerataan pembangunan untuk Indonesia yang lebih baik. 

“Mari kita bergandeng tangan seluruh pemangku kepentingan di tanah Papua, saling mendukung. Tidak ada kepentingan politik dan lain sebagainya,” tutur Mauluddin. 

Penyelesaian pembangunan Jalan Trans-Papua di Papua Barat menjadi katalisator pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. 

Dukungan pihak keamanan, TNI dan Polri, juga sangat dibutuhkan untuk mengawal dan mengamankan sehingga pelaksanaan pembangunan Jalan Trans-Papua ini berkelanjutan.*