Home Logo

SEKSI PRESERVASI


Tugas dan Fungsi Seksi Preservasi

  1. Melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
  2. Pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan preservasi jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya;
  3. Pengawasan penerapan analisa harga satuan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
  4. Pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan;
  5. Pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya;
  6. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan;
  7. Koordinasi dan monitoring kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol;
  8. Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan  konstruksi (smkk) dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan;
  9. Pelaksanaan pengujian, pemantauan, dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan serta evaluasi terhadap hasil pengujian;
  10. Penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah;
  11. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang preservasi jalan dan jembatan;
  12. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait preservasi jalan dan jembatan;
  13. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa preservasi jalan dan jembatan;
  14. Penerapan standar pelayanan minimal bidang preservasi jalan dan jembatan;
  15. Pengendalian teknis fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
  16. Pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan;
  17. Pengendalian pencegahan/mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan; dan
  18. Sertifikasi laik produksi mesin pencampur aspal  (asphalt mixing plant).

Sumber: Permen PUPR nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR