Index Berita
BUKU 5 Mengenal InSLOPE Berbasis SIG
https://drive.google.com/file/d/1rbXKUVr03y4sOZth32aDo_ChdXdf7t4S/view?usp=sharing ...
BUKU 1: Validasi Data Inventarisasi Jembatan
https://drive.google.com/file/d/1Uq0SiAn6c26S2Vry3KA6qfaHA7OSqETm/view?usp=sharing ...
BUKU 2 Validasi Data Nilai Kondisi Jembatan
https://drive.google.com/file/d/1RtR1K4efASXW86aDVpootMHipv6q36Ve/view?usp=sharing ...
BUKU 3 Validasi Data Penanganan Jembatan
https://drive.google.com/file/d/1gv0t14WOOMtFX2BprNB1IKx_vaTy3QSx/view?usp=sharing ...
Pemantauan Unit Kerja Berpredikat WBK
Pada tanggal 14 Oktober 2024, Tim Penilai Internal (TPI) mengunjungi Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur (BGTS) untuk melakukan pemantauan unit kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja di instansi pemerintah yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Acara ini dihadiri oleh Kepala BGTS, Kasubbag UTU, Ketua Pokja, Agen Perubahan, serta tamu undangan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kinerja Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, sekaligus memberikan pendampingan untuk mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pimpinan juga seluruh jajaran manajemen berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi. BGTS SIGAP! Berani Berubah Penulis : Tharisa Putri Shafa ...
Sharing session ZI Bersama Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR
Pada tanggal 14 Oktober 2024, Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur menjadi narasumber dalam kegiatan Sharing Session Pembangunan Zona Integritas yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR. Kepala BGTS bersama-sama dengan Kasubbag UTU, dan Ketua Pokja, berbagi pengalaman mengenai proses pembangunan ZI. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang Zona Integritas serta memberikan contoh-contoh praktik terbaik yang dapat menjadi referensi bagi unit kerja lain di Kementerian PUPR dalam persiapan menuju pencapaian WBK dan WBBM. BGTS SIGAP! Berani Berubah Penulis : Tharisa Putri Shafa ...
Audiensi Pemanfaatan Jembatan Kaca Seruni Point
Pada Kamis, 12 September 2024, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berkunjung ke Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur (BGTS) dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait teknis pelaksanaan pemanfaatan Jembatan Kaca Seruni Point. Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat Bupati Kabupaten Probolinggo, Kepala BGTS, Perwakilan Setditjen Bina Marga, Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo, serta para tamu undangan. Jembatan kaca ini akan dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS), sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Kementerian PUPR dan KLHK. Selain itu, Pemkab Probolinggo dan BBTNBTS juga telah menyepakati pengelolaan bersama jembatan kaca dan terminal wisata Seruni Point. Dalam kegiatan tersebut, Bapak Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si. selaku Penjabat Bupati Kabupaten Probolinggo menyampaikan apresiasi terhadap BGTS terkait ketepatan penyelesaian Jembatan Kaca Seruni Point. Pj. Bupati Probolinggo juga berharap agar BGTS turut serta dalam pemanfaatan aset Jembatan Kaca tersebut. ...
Verifikasi dan Validasi Pemeriksaan Jembatan 2024
Direktorat Pembangunan Jembatan telah menyelenggarakan kegiatan Verifikasi dan Validasi Pemeriksaan Jembatan 2024, pada tanggal 15-19 Juli 2024 dan 22-26 Juli 2024 di Kota Bandung dan Kota Surakarta. Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur (BGTS) berperan aktif sebagai narasumber dan validator dalam kegiatan ini, untuk mendukung peningkatan akurasi dan keandalan data kondisi jembatan untuk pemrograman penanganan jembatan sesuai dengan Pedoman Verifikasi dan Validasi Pemeriksaan Jembatan 2023. Proses verifikasi dan validasi pemeriksaan jembatan memainkan peran penting dalam penjaminan dan pengendalian data pemeriksaan jembatan yang dihasilkan dari survei kondisi jembatan 2024. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari inspektur, pengelola data wilayah, hingga pengelola data pusat. Data yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk menentukan kuantitas dan jenis penanganan yang tepat bagi jembatan oleh BBPJN/BPJN pada tahun anggaran 2025. BGTS bekerja sama dengan unit kerja terkait di Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan II, Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan, serta Balai Jembatan, melakukan penilaian tingkat kepercayaan data pemeriksaan. Penilaian ini didasarkan pada pemeriksaan kelengkapan dokumen, keakuratan data, dan kelogisan tanggapan dari tim BBPJN/BPJN serta inspektur jembatan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam diskusi terbuka. Evaluasi dilakukan melalui desk data pokok dan data inventarisasi untuk memeriksa kelogisan perubahan data aset, seperti jumlah unit dan data inventarisasi jembatan, ketepatan penetapan tipe bangunan atas, panjang, lebar, dan bentang jembatan, serta tahun bangun pada beberapa sampel jembatan. Kemudian evaluasi akhir dilakukan pada desk pemeriksaan detail dan penanganan jembatan untuk mendapatkan penjelasan sistematis cara penilaian kondisi dan bukti-bukti berupa foto dan sketsa pada laporan pemeriksaan detail untuk jembatan-jembatan dengan kondisi rusak berat dan kritis. Hasil akhir dari kegiatan ini menunjukkan tingkat kepercayaan data pemeriksaan yang cukup beragam di masing-masing BBPJN/BPJN. Namun, dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan signifikan dalam kepedulian BBPJN/BPJN dalam melengkapi dokumen penilaian dan mengendalikan data pemeriksaan jembatan. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh BBPJN/BPJN adalah memperbaiki data agar dapat dimanfaatkan untuk pemrograman jembatan 2025. Diharapkan hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga menjadi bahan perbaikan untuk survei kondisi jembatan 2025. BGTS SIGAP! Berani Berubah Penulis : Tharisa Putri Shafa ...
Electric Karting Race (EKR) 2024
https://www.youtube.com/watch?v=tARQRbT2xAc ...
Enam Area Perubahan Pembangunan Zona Integritas
Pembangunan Zona Integritas memiliki peranan penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yang perlu didukung dengan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai yang terlibat. Perubahan secara konsisten dan berkelanjutan harus dilakukan oleh setiap unit kerja dalam Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik serta memberikan layanan prima kepada publik. Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur (BGTS) menerapkan Zona Integritas dengan memperhatikan komponen penting enam area perubahan sebagai aspek pemenuhan dan reformasi pembangunan Zona Integritas. Enam Area Perubahan Zona Integritas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 beserta kondisi atau target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. 1. Manajemen Perubahan a. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; dan c. terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif). 2. Penataan Tatalaksana a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan; b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; dan c. meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja. 3. Penataan Sistem Manajemen SDM a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur; b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur; c. meningkatnya disiplin SDM aparatur; d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan e. meningkatnya profesionalisme SDM. 4. Penguatan Akuntabilitas a. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. 5. Penguatan Pengawasan a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja; dan c. meningkatkan sistem integritas di uit kerja dalam upaya pencegahan KKN. 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional pada instansi pemerintah; dan c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah. Penerapan enam area perubahan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan pembangunan Zona Integritas. BGTS berkomitmen untuk #SIGAP (Semangat, Integritas, Giat, ber-Akhlak, dan Profesional) dalam membangun budaya Zona Integritas dengan mengutamakan komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholder. ...