Lampung, 30 April 2025 — Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, Susan Novelia, menghadiri rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi dan Pengendalian Banjir. Rapat strategis ini berlangsung pada Rabu (30/4), bertempat di ruang rapat utama Gubernur Lampung.

Pertemuan lintas sektor tersebut menjadi langkah awal dalam merumuskan penanganan terpadu terhadap bencana hidrometeorologi yang belakangan kerap melanda wilayah Lampung. Selain BPJN, rapat juga diikuti oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, serta Sekretaris Daerah dari Lampung Timur dan Lampung Selatan. Instansi vertikal seperti Korem, Kepolisian, dan BBWS turut hadir untuk memperkuat sinergi.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk mengatasi persoalan banjir secara menyeluruh.
“Kita akan melakukan kolaborasi bersama pemerintah kota, Lampung Selatan, Pesawaran, instansi vertikal, Danrem, Kepolisian, BBWS, BPJN, dan lainnya,” ujar Gubernur Mirza.

Rapat menyepakati pembentukan Satgas Mitigasi dan Pengendalian Bencana yang akan mulai aktif pada Senin, 5 Mei 2025. Satgas ini akan menangani pengerukan saluran air yang menyempit agar kapasitasnya kembali optimal. Selain itu, akan dilakukan reboisasi pada tiga bukit bekas tambang ilegal di Kota Bandar Lampung untuk mengurangi risiko banjir dari wilayah hulu.

Kepala BPJN Lampung, Susan Novelia, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh langkah-langkah teknis yang diperlukan dalam pengendalian banjir, khususnya pada sektor infrastruktur jalan nasional yang terdampak atau memiliki kontribusi terhadap sistem drainase perkotaan dan lintas wilayah.

Dengan semangat kolaborasi, pembentukan Satgas ini diharapkan dapat menghasilkan penanganan banjir yang lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.