Lampung – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung melaksanakan penilaian Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Senin (15/9). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Langkah ini merupakan kelanjutan dari pencanangan komitmen pembangunan Zona Integritas yang dilakukan pada Maret 2022. Selama tiga tahun terakhir, BPJN Lampung terus melakukan perbaikan menyeluruh pada berbagai aspek pelayanan, tata kelola, serta pengawasan internal.

Dalam sesi penilaian, BPJN Lampung memaparkan kondisi before dan after yang menggambarkan perubahan signifikan di tiga area utama, yaitu:

1. Akuntabilitas – Penyampaian kinerja utama unit, capaian hasil kerja, serta tata cara monitoring dan evaluasi (monev) yang lebih terukur.

2. Pengawasan – Penyajian peta risiko yang mencakup integritas, kinerja, dan layanan. Termasuk juga mekanisme mitigasi, pengendalian gratifikasi, serta upaya pencegahan benturan kepentingan dengan inovasi berbasis lingkungan pengendalian.

3. Pelayanan Publik – Penjelasan urgensi dan isu strategis yang melatarbelakangi lahirnya berbagai inovasi, dampak positif dari layanan yang dihadirkan, hingga praktik pelaksanaan inovasi di lapangan.

Kepala BPJN Lampung menegaskan bahwa penilaian ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen nyata untuk menghadirkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dengan pelaksanaan penilaian oleh TPN KemenPAN RB ini, BPJN Lampung berharap dapat meraih predikat WBK sekaligus menjadi contoh positif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, dan bebas dari praktik korupsi.