Makassar – Dalam Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan menyelenggarakan Sosialisasi e-Katalog Versi 6 di Aula BBPJN Sulsel pada Selasa (21/08/2025). 

Soialisasi ini menjadi langkah nyata dalam mendukung transformasi digital di bidang pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini diikuti oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, serta perwakilan penyedia barang/jasa. Bidang Preservasi BBPJN Sulsel memaparkan tetnatn penggunaan E Katalog V6 yang memiliki berbagai fitur terbaru. 

Kepala BBPJN Sulsel, Indra Cahya Kusuma, ST., MT.  membuka acara dan memberikan sambutan yang menegaskan pentingnya peralihan ke E Katalog versi terbaru. 

 “Dengan adanya e-Katalog yang lebih transparan, semua penyedia jasa memiliki kesempatan yang sama. Kita berharap perubahan ini berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan yang dihasilkan,” ungkapnya. 

Beliau juga menambahkan, adanya sejumlah temuan dalam tindak lanjut sebelumnya menjadi dasar pentingnya sosialisasi ini agar penggunaan e-Katalog semakin mudah dipahami dan diterapkan oleh penyedia jasa. 

“Kita ingin produk yang tayang bisa semakin banyak, kurator semakin kuat, dan pada akhirnya proses pengadaan berjalan lebih mudah, cepat, dan berkualitas,” tambahnya. 

Semetara itu, Asniaty, selaku Kepala Bidang Preservasi I BBPJN Sulsel sekaligus pemateri kegiatan, menyampaikan pentingnya kelengkapan dokumen dalam proses pembuatan maupun penggunaan e-Katalog. 

“Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan E Katalog adalah memastikan dokumen yang lengkap. 
Pemilihan purchasing menjadi aspek utama dalam penilaian penyedia jasa. Oleh karena itu, para penyedia harus betul-betul memahami syarat dan prosedur agar dapat memanfaatkan e-Katalog ini secara optimal,” tegasnya. 

Melalui sosialisasi ini, diharapkan penyedia jasa dapat memanfaatkan fitur e-Katalog V6 secara maksimal. Sementara seluruh satuan kerja semakin siap memperkuat transformasi digital dalam proses pengadaan barang/jasa, demi mendukung pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, dan berkualitas.