Kupang - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali melakukan kunjungan kerja spesifik pada reses masa sidang I tahun 2017/2018. Kali ini, kunjungan kerja tersebut dilakukan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai dari Kamis (26/10) hingga Senin (30/11). Pada hari pertama kunjungan kerja ini digelar juga “Forum Diskusi Infrastruktur Kota Kupang Bersama Komisi V DPR RI dan Mitra Kerja” di Kota Kupang, Kamis malam (26/10).

Diskusi yang dipimpin langsung Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis ini dihadiri juga anggota Komisi V DPR RI. Hadir juga perwakilan Kementerian PUPR yang mendampingi Kunker tersebut, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayant serta perwakilan kementerian mitra kerja Komisi V DPR RI.

Djemy Francis mengatakan, forum diskusi ini diharapkan menjadi komunikasi yang efektif antara Komisi V DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam rangka membangun Kota Kupang.

Menurutnya, sebenarnya aspirasi dari para tokoh di Kota Kupang tidak pernah muluk. “Seperti aspirasi, Kota Kupang harus mampu membangun air bersih untuk masyarakat. Soalnya, saat ini penyediaan air bersih di Kota Kupang masih minim,” jelasnya.

Ia melanjutkan, kemudian pembangunan drainase jalan yang berfungsi baik, penerangan jalan umum. “Aspirasinya masih pada tahap pembangunan infrastruktur dasar yang memadai bagi masyarakat Kupang,” kata Fary.

Di tempat sama, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang segera dapat menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota.

Menurutnya, keberadaan Perda RTRW akan memudahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas infrastruktur PUPR di Kota Kupang. “Mulai dari jalan nasional, drainase, perumahan, taman kota dan lainnya,” ungkap Rido.

Ia mengatakan, Kementerian PUPR dalam melakukan perencanaan pengembangan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah di Indonesia semuanya terkelompokkan dalam 35 WPS. “Kota Kupang sendiri masuk dalam pengembangan WPS 19 Kupang-Atambua,” papar Rido.

Menurutnya, pada tahun 2017 ada banyak program infrastruktur PUPR dari pusat dalam mendukung pengembangan Kota Kupang, antara lain pembangunan pengamanan Pantai Namosai dan Pantai Nunbaun, rekonstruksi jalan dalam kota Bolok-Tenau, rekonstruksi jalan lingkar luar Kota Kupang, pembangunan jembatan Petuk.

“Kemudian fasilitasi percontohan ruang terbuka hijau, pengembangan jaringan perpipaan di Kawasan Tanalodu serta Kawasan RSUD Kota Kupang, pemeliharaan pembangunan rumah susun dan lainnya,” ungkap Rido. Selain itu, banyak juga program pengembangan infrastruktur PUPR untuk tahun 2018.

Mekanisme pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR saat ini, Rido menjelaskan, BPIW telah menyusun Masterplan dan Development plan (MPDP) untuk pengembangan infrastruktur yang terpadu pada 10 hingga 15 tahun ke depan.

Untuk teknis perencanaan detail dan pembangunan fisik dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi teknis terkait di Kementerian PUPR. “Seperti Ditjen Bina (Direktorat Jenderal,-red) Bina Marga seperti jalan dan jembatan, Ditjen Cipta Karya seperti taman kota, penyediaan air minum, Ditjen Penyediaan Perumahan seperti rumah khusus atau rumah bersubsisi serta Ditjen Sumber Daya Air seperti pembangunan bendungan, bangunan pengamanan pantai,” terang Rido.

Ia juga menambahkan, posisi Kota Kupang juga sangat strategis karena merupakan ibu kota Provinsi NTT. Sehingga, akan banyak menerima keuntungan dampak pembangunan Provinsi NTT.

“Dimana NTT merupakan provinsi yang wilayahnya terdapat Kawasan Perbatasan negara dengan negara lain,” ujarnya. Kawasan Perbatasan mendapat prioritas pengembangan infrastruktur sebab kini dinilai sebagai pintu gerbang negara serta citra kemajuan dari pembangunan negeri.

Di tempat sama, Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore mengakui, eksekutif dan legislatif di Kota Kupang akan melakukan percepatan pengesahan Perda RTRW demi pembangunan di Kota Kupang.

Pemkot Kupang, lanjutnya, sangat berharap intervensi dan bantuan lebih dari pemerintah pusat dalam pembangunan infrastrktur Kota Kupang. Soalnya, kalau mengandalkan APBD akan masih sulit dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang memadai.

Menurutnya, tahun ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang mencapai sekitar Rp 166 Miliar. “Untuk itu bantuan dari pusat memang sangat kami harapkan, agar dapat melakukan percepatan pengembangan dalam berbagai sektor, dimana yang ujungnya untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat Kota Kupang,” tegas Jefri.(Ris/Indi/infoBPIW)