Home Logo

Informasi Publik


Ketegori Informasi Berkala

A. Informasi tentang Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung
B. Ringkasan Program dan / atau kegiatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung
  • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPJN Lampung
  • Rencana Kerja Kementerian PU 2025
  • Paket kegiatan di setiap unit organisasi yang telah dan sedang dalam pelaksanaan (e-procurement)
  • Kerjasama pendidikan dengan Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri
  • Program-program Strategis Nasional di Kementerian PU
  • Informasi Khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak Masyarakat
  • Perjanjian Kerja Tahun 2020-2025 BPJN Lampung
C. Ringkasan Kinerja dalam lingkup Balai Pelaksanaan Jalan Nasional  Lampung
  • Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPJN Lampung
  • Target Capaian Kementerian PU
  • Peta infrastruktur PU
  • Dokumentasi infrastruktur strategis PU
  • Daftar panjang jalan nasional
  • Daftar jumlah dan panjang jembatan nasional
  • Daftar kondisi jalan dan jembatan nasional
D. Ringkasan Laporan Akses Pelayanan Informasi Publik
  • Jumlah pemohon informasi publik yang diterima
  • Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik
  • Klasifikasi Pemohon Informasi Publik
  • Media Permohonan Informasi 
  • Jumlah permohonan informasi publik baik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak
  • Alasan penolakan permohonan informasi publik
F. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  • Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kementerian PU
G. Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Tata Cara Pengajuan Keberatan, Serta Proses Penyelesaian Sengekata Informasi Publik
  • Tata Cara Memperoleh Informasi Publik 
  • Tata Cara Pengajuan Keberatan
  • Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Kementerian PU maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Kementerian PU
  • Tata cara penanganan pengaduan dari masyarakat
  • Lembar Isian Pengaduan 
  • Tindak lanjut terhadap laporan pengaduan masyarakat
I. Informasi Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum
  • Proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement) yang diinformasikan dan difasilitasi melalui website PU (www.pu.go.id)
J. Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
  • Prosedur peringatan dini dan tanggap darurat dalam menghadapi bencana
  • Denah evakuasi keadaan darurat di lingkungan kantor Kementerian PU (Melalui permintaan/permohonan)
  • Peta daerah rawan bencana banjir, kekeringan, tanah longsor, dan zonasi gempa

Ketegori Informasi Tersedia Setiap Saat

A. Daftar Informasi Publik yang dibawah penguasaan  Kementerian  Pekerjaan  Umum, Tidak Termasuk Informasi yang dikecualikan
  • Informasi publik Kementerian PU yang disediakan melalui website PU (www.pu.go.id)
  • Daftar informasi publik yang memuat : Nomor, Ringkasan isi informasi, Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
B. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum
  • Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kementerian PU
  • Putusan pengadilan/arbitrase yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). (Melalui permintaan/permohonan)
  • Daftar Rancangan Penyusunan UU/Peraturan Bidang Infrastruktur

    Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan:

  • Data statistik pegawai Kementerian PU
  • Rekapitulasi data pegawai Kementerian PU
  • Formasi kebutuhan pegawai Kementerian PU
  • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PU
  • Informasi Penerimaan CPNS

    Pengelolaan Pengelolaan Organisasi

  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

     Pedoman Pengelolaan Administrasi

  • SE Menteri PUPR No. 8 Tahun 2014  Tentang Kop Dan Cap Menteri PUPR
  • SE Menteri PUPR No. 01 Tahun 2015  Tentang Kop Dan Cap Dinas Eselon I PUPR
  • SE Menteri PUPR No. 05 Tahun 2015  Tentang Tata Cara Penataan Arsip  Kementerian PUPR
  • SE Menteri PUPR No. 56 Tahun 2015  Tentang Kop Dan Dinas Pejabat Tinggi Pratama PUPR
  • SE Menteri PUPR No. 61 Tahun 2015  Tentang Pelaksanaan TNDE Kementerian PUPR
  • SE Menteri PUPR No. 62 Tahun 2015 Tentang Otoritas Kode Identifikasi Penomoran Surat
  • Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  • Peraturan Menteri PUPR No. 34/PRT/M/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  • Peraturan Menteri PUPR No. 23/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

    Pedoman Personil

  • Peraturan Menteri PUPR  No. 07 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  • Peraturan Menteri PU No.06 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum.
C. DIPA/RKA/L Kementerian Pekerjaan Umum

    Data Statistik Mengenai Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan

  • Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2018-2025

   Perizinan

  • Syarat-syarat perizinan untuk badan usaha jasa konstruksi asing (IUJKA)
  • Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing (IUJKA) yang telah diterbitkan
  • Daftar perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing
  • Daftar sertifikat pelatihan keterampilan (Melalui permintaan/permohonan)

   Data Perbendaharaan atau Inventaris

  • Rekapitulasi Barang Milik Negara Kementerian PU Tahun 2018-2025

    Rencana Strategis

  • Rencana strategis Kementerian PU

   Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

  • Kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dan sedang dalam pelaksanaan
  • Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya
  • Sumber daya yang menangani layanan informasi publik

   Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal

  • Jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal (Melalui permintaan/permohonan)
  • Laporan penindakan terhadap pelanggaran (Melalui permintaan/permohonan)

   Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat

  • Jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat (Melalui permintaan/permohonan)
  • Tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat (Melalui permintaan/permohonan)

    Hasil-hasil Penelitian

  • Data dan dokumentasi hasil Litbang
  • Data Standar Nasional Indonesia (SNI)
  • Data Standar Pedoman dan Manual (SPM)

    Informasi dan Kebijakan yang Disampaikan Pejabat Publik dalam Pertemuan yang Terbuka untuk Umum

  • Guntingan berita terkini yang disediakan melalui website Pekerjaan Umum (www.pu.go.id)
  • Materi informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum (Melalui permintaan/permohonan)

Kategori Informasi Publik Yang Wajib Diumumkan Serta Merta

Dapat Mengancam Hajat Hidup Orang Banyak dan Ketertiban Umum
  • Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik (Melalui permintaan/permohonan)
  • Strategi dan Implementasi Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia
  • Pelaksanaan Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan dan Saran Pengembangan
  • Peta Zonasi Gempa edisi tahun 2010
  • Peta Rawan Bencana Gempa
  • Informasi tentang daerah rawan kekeringan
  • Informasi bencana terkait daya rusak air
  • Informasi tentang kerusakan infrastruktur PU akibat bencana alam
  • Informasi tentang bencana alam terupdate (Terpublikasi melalui Berita Terkini)