Bandung, 17 Desember 2025 - Dalam rangka memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru (NATARU) 2025, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dian Kisumastuti, didampingi Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Direktur Jalan Bebas Hambatan, Sekretaris BPJT, melakukan kunjungan kerja ke ruas jalan nasional di Provinsi Jawa Barat, pada hari Selasa (16/12/2025).

Salah satu agenda utama kunjungan tersebut adalah meninjau langsung Posko Nataru di Ruas Nagreg, yang didirikan oleh PPK 4.2 Satker PJN Wilayah IV Jawa Barat, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta - Jawa Barat, yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik strategis pergerakan lalu lintas di Jawa Barat.

Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah antisipatif Kementerian PU untuk memastikan seluruh jalur nasional, baik tol maupun non-tol, berada dalam kondisi mantap, aman, dan siap melayani masyarakat selama periode Nataru.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri PU meninjau kesiapan posko, kelengkapan fasilitas pendukung, kesiapsiagaan personel, serta sistem koordinasi penanganan lalu lintas dan potensi kondisi darurat di lapangan.

Berdasarkan data kesiapan BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat, jaringan jalan nasional di wilayah Jawa Barat telah disiapkan secara menyeluruh, meliputi:

• Jalur Lintas Utara, Tengah, Selatan, serta Jalur Penghubung Selatan, dengan tingkat kemantapan jalan nasional rata-rata berada di atas 95 persen.

• Penetapan 128 titik rawan kemacetan,  dan 53 titik rawan kecelakaan yang telah disiapkan langkah mitigasinya Identifikasi lokasi rawan bencana, meliputi potensi banjir dan longsor, yang menjadi fokus pemantauan intensif selama periode Nataru.

• Penyediaan alat berat dan Disaster Relief Unit (DRU) yang tersebar di puluhan lokasi strategis untuk mendukung respons cepat.

• Pengoperasian 23 Posko Nataru di ruas jalan nasional BBPJN DKI Jakarta - Jawa Barat, termasuk Posko Nagreg, yang dilengkapi personel siaga, sarana komunikasi, serta dukungan logistik dan peralatan tanggap darurat.

Wakil Menteri PU menegaskan bahwa kesiapan jalur dan posko pelayanan menjadi kunci utama kelancaran arus Nataru.

Wakil Menteri PU pun menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran pelaksana kesiapan NATARU 2025 di lingkungan BBPJN DKI Jabar untuk berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Layani masyarakat melalui jalan yang mantap dan posko yang ramah, agar pemudik NATARU nyaman dan selamat sampai tujuan. Semangat Tim BBPJN DKI - Jabar", ungkapnya saat kunjungan.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta - Jawa Barat, Rina Kusumala Sari, menyampaikan bahwa seluruh jajaran telah menyiapkan langkah teknis dan operasional secara terpadu berdasarkan pemetaan risiko di lapangan.

“Berdasarkan hasil kesiapan kami, kondisi kemantapan jalan nasional di Jawa Barat berada pada level sangat baik. Kami telah memetakan 128 titik rawan kemacetan, 53 titik rawan kecelakaan, serta lokasi rawan bencana banjir dan longsor. Seluruhnya telah kami siapkan mitigasinya, termasuk penempatan alat berat, DRU, dan pengoperasian 23 posko Nataru yang siaga 24 jam,” jelas Kepala Balai.

Ia menambahkan bahwa Posko Nagreg menjadi salah satu posko prioritas karena posisinya yang strategis dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas Bandung-Garut-Tasikmalaya selama Nataru.

“Petugas kami siap siaga penuh, dengan dukungan peralatan dan koordinasi lintas instansi, untuk memastikan respons cepat apabila terjadi kepadatan maupun kondisi darurat di lapangan,” tambahnya.

Melalui peninjauan langsung ini, Kementerian PU menegaskan komitmennya dalam menjaga konektivitas, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan selama periode NATARU 2025. BBPJN DKI Jakarta - Jawa Barat bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan pemantauan dan kesiapsiagaan penuh demi mendukung mobilitas masyarakat akhir tahun.

Turut hadir pada kegiatan tersebut para Pejabat di lingkungan BBPJN DKI Jakarta - Jawa Barat termasuk Kepala Bidang Preservasi I, Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah IV Jawa Barat, dan PPK 4.2 Provinsi Jawa Barat.