Jakarta –Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi pada tahun 2017 sebesar Rp 1,24 triliun, yang terbagi untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air sebesar Rp 470,85 miliar, memperkuat konektivitas Rp 465,75 miliar, infrastruktur permukiman Rp 196,74 miliar dan penyediaan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah Rp 114,5 miliar. Selain itu Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur di Jambi tahun ini sebesar Rp 452,27 miliar. Dengan dukungan tersebut, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi yang lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 4,37 persen. 

Untuk mendukung kedaulatan pangan serta meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, Kementerian PUPR membangun 410 hektar jaringan irigasi permukaan, rehabilitasi/peningkatan 3.815 hektar jaringan irigasi permukaan dan 4.775 hektar jaringan irigasi rawa.

Pada Daerah Irigasi (D.I) Batang Asai di Kabupaten Sarolangun dengan luas 5.850 hektar akan dibangun Bendung dan Saluran Suplesi yang ditargetkan selesai pada tahun 2019. Anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 350 miliar melalui kontrak tahun jamak, dimana tahun 2017 ini dianggarkan Rp 22,1 miliar. Proyek tersebut merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang PUPR.  

Tahun ini juga dilaksanakan penyelesaian Bendung di D.I Limun Singkut, Kabupaten Sarolangun yang telah dilaksanakan sejak 2015 yang mencakupi area layanan seluas 2.468 hektar. Bendung yang menghabiskan anggaran Rp 70,9 miliar tersebut memiliki kapasitas 3.159 m3/detik. Saat ini progresnya telah mencapai 92,24 persen dan ditargetkan rampung pada Juni 2017.

Dalam penanganan banjir yang diakibatkan oleh meluapnya Sungai Batanghari, sejak tahun 2014 telah dilaksanakan pembangunan prasarana pengendalian banjir yang meliputi sistem Danau Teluk, Sungai Tembuku, Sungai Asam dan Danau Sipin berupa perbaikan alur sungai, rehabilitasi pintu air, pembangunan pintu air dan stasiun pompa dan bangunan pelengkapnya. Progresnya saat ini telah mencapai 84,64 persen dan ditargetkan selesai tahun 2017 dengan total anggaran mencapai Rp 300 miliar. 

“Selain infrastruktur besar, kami juga ditugaskan menyediakan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur dengan skema padat karya,” tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu. 
Sementara untuk program padat karya bidang SDA dianggarkan sebesar Rp 15,4 miliar untuk 77 lokasi di provinsi tersebut. Kegiatannya berupa Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yaitu program pemberdayaan untuk perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di perdesaan.

Untuk meningkatkan konektivitas, akan dibangun Jembatan Sei Rambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun ini. Jembatan dengan panjang 612 meter dibangun menggunakan beton pracetak, dengan perkiraan biaya mencapai Rp 280,22 miliar. Jembatan Sei Rambut sangat dibutuhkan warga Jambi sebagai penunjang pengangkutan logistik menuju Pelabuhan Ujung Jabung. 

Jembatan kedua adalah Jembatan Batanghari III di Kabupaten Muaro Jambi dengan panjang 1.024 meter dan akan dikonstruksi menggunakan main span. Jembatan Batanghari III dibangun untuk mengurangi beban Jembatan Batanghari I yang dianggap sudah tidak memadai daya tampungnya. Untuk pembangunan jembatan Batanghari III, Kementerian PUPR mengalokasikan dana mencapai Rp 351,19 miliar. 

Sementara untuk kegiatan padat karya di sektor konektivitas, ditargetkan pemeliharaan rutin mencapai 1.276,9 km jalan dengan perkiraan dana sebesar Rp 18,03 miliar dengan kegiatan pembersihan median dan drainase serta pengecatan trotoar.

Sektor Permukiman dan Perumahan

Dukungan Kementerian PUPR terhadap pembangunan bidang air minum dan sanitasi, dilakukan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) akan dilaksanakan di 162 desa di Jambi. Kementerian PUPR juga melakukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di bidang sanitasi pada kawasan kumuh miskin dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di tiga Kabupaten/Kota dengan anggaran sekitar Rp 5,9 miliar. 

Melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew), Kementerian PUPR menyiapkan pembangunan Infrastruktur terutama jalan akses penghubung antar desa guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dana yang disiapkan mencapai Rp 5,5 miliar. Sedangkan untuk mengentaskan kekumuhan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), akan dilaksanakan di 80 kelurahan dengan anggaran Rp 7,74 miliar. 

Di sektor perumahan ditargetkan 150 unit rumah khusus di 4 kabupaten dengan anggaran sebesar Rp 24,75 miliar. Selain itu akan dibangun rumah susun dengan jumlah unit sebanyak 70 unit di Kabupaten Merangin dan 70 unit di Kota Jambi dengan anggaran Rp 52,25 miliar.(*)

Biro Komunikasi Publik