Jambi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2017 di Jambi, Selasa (5/4). Musrenbang yang mengambil tema “Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Percepatan Menuju Jambi Tuntas 2021” ini digelar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jambi 2018.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional KPPN/Bapenas, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi dan DPD RI Utusan Provinsi Jambi.

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dadang Rukmana menyatakan, Kementerian PUPR mendorong agar Pemprov Jambi dapat memiliki RKPD 2018 yang menunjang sasaran strategis nasional.

Ia menjelaskan, saat ini kebutuhan anggaran untuk infrastruktur nasional mencapai sekitar Rp 2.200 Triliun, namun kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 1.250 Triliun.“Sehingga, alokasi kegiatan pembangunan mesti dipilih untuk yang super prioritas,” terang Dadang.

Menurutnya, kegiatan super prioritas tersebut harus menunjang keberhasilan visi dan misi pemerintah. “Dimana pembangunan infrastruktur yang dilakukan harus mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi berkualitas dalam hal terbentuknya konektivitas antar wilayah dan daerah,” kata Dadang.

Selain itu, dikatakan Dadang kegiatan super prioritas juga harus menjamin berkurangnya disparitas, menjamin ketahanan pangan dan energi serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dadang menjelaskan, pola pengembangan yang dilakukan Kementerian PUPR saat ini berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).  Provinsi Jambi sendiri saat ini termasuk ke dalam 5 WPS, yakni Jambi – Palembang – Pangkal Pinang – Tanjung Pandan.

Ia mencontohkan, Pengembangan infrastruktur di WPS 5 pada 2018 diantaranya Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tungkal, Pembangunan Fly Over (Simpang Keramasan), Pembangunan jembatan Jembatan Musi. “Kemudian Penyusunan RTBL Destinasi Wisata Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung,” terangnya.

Sementera itu, H. Zumi Zola Zulkifli mengatakan, Musrenbang memiliki makna strategis bagi pelaksanaan pembangunan di Jambi ke depan, baik dalam perspektif pembangunan daerah maupun perspektif pembangunan nasional.

Ia berharap, kegiatan duduk bersama dengan semua pemangku kepentingan pembangunan, memberi arti pada masa depan pembangunan Provinsi Jambi di tahun 2018.

“Mudah-mudahan melalui pertemuan hari ini, dapat mensinergikan dan memadukan derap langkah pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2018 nantinya,” terangnya.

Menurut Zumi, tema penyusunan RKPD 2018 Pemprov Jambi secara implisit memberikan gambaran fokus program dan kegiatan serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi pada tahun 2018. Adapun isu yang diangkat sesuai dengan tema tersebut, adalah peningkatan infrastruktur guna mendukung pembangunan di semua sektor, terutama guna meningkatkan pelayanan dasar di Provinsi Jambi. Hal tersebut telah tercantum dalam rancangan prioritas pembangunan Provinsi Jambi tahun 2018.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Ia berharap, kehadiran unsur Kementerian terkait dapat membantu Pemprov Jambi dalam mewujudkan melakukan percepatan pembangunan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan kepada masyarakat.(ris/infoBPIW)