Bandung, 8 Desember 2025 – Program percepatan peningkatan jalan daerah melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 mulai menunjukkan hasil konkret di Jawa Barat. Sejumlah ruas strategis kini tengah ditangani Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta – Jawa Barat sebagai upaya memperkuat konektivitas, mendukung distribusi komoditas, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Penanganan infrastruktur dilakukan secara bertahap oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di berbagai wilayah. Sejak Oktober hingga Desember 2025, sejumlah proyek telah berjalan dengan capaian progres yang signifikan.

Pada awal Desember, peningkatan Ruas Arjawinangun – Suranenggala sepanjang 1,88 KM di Kabupaten Cirebon telah mencapai 73%. Pekerjaan yang dilaksanakan PPK 1.3 Provinsi Jawa Barat ini kini memasuki tahap akhir perkerasan beton semen fast track 24 jam, dan ditargetkan dapat mempercepat arus distribusi komoditas pertanian dan kayu di kawasan Cirebon Timur.

Sejumlah ruas lain juga telah ditangani sejak Oktober 2025, di antaranya:

• Ruas Lohbener – Jatibarang (7,7 KM), Kabupaten Indramayu oleh PPK 1.2, untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan akses menuju fasilitas publik.
• Ruas Kiarakohok – Lianggamanik (2,2 KM), Kabupaten Garut oleh PPK 3.1, dengan peningkatan kapasitas jalan dari 3 menjadi 4 meter guna mendukung produktivitas pertanian lokal.
• Ruas Jalan KH. Prof. Anwar Mussadad (1,45 KM), Kabupaten Garut oleh PPK 4.2, menggunakan perkerasan rigid pavement untuk mendukung pariwisata dan konektivitas menuju rencana Tol Cigatas (Cileunyi – Garut - Tasikmalaya).
• Ruas Sindanglaut – Pabuaran (1,2 KM), Kabupaten Cirebon oleh PPK 3.4, untuk mempercepat distribusi hasil pertanian dan aktivitas industri.

Selain itu, preservasi ruas Banjarsari – Nambo sepanjang 9,95 KM di Kabupaten Ciamis telah memasuki tahap trial mix material sebagai bagian dari pengendalian kualitas konstruksi, dengan target penyelesaian pada Desember 2025.

Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Jawa Barat difokuskan pada peningkatan konektivitas sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, industri lokal, jalur distribusi logistik, serta akses layanan publik dan pariwisata. Dengan membaiknya kualitas jalan, kelancaran mobilitas warga dan distribusi komoditas diproyeksikan memberi multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat, Rina Kumala Sari, menegaskan komitmen terhadap mutu dan kecepatan pelaksanaan pekerjaan.

“Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Jawa Barat merupakan langkah penting memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat distribusi hasil pertanian serta komoditas daerah. Kami memastikan seluruh pekerjaan memenuhi standar mutu, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rina.

Ia juga menambahkan bahwa BBPJN DKI Jakarta - Jawa Barat terus mendorong keterlibatan penyedia jasa lokal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat daerah.

“Selama memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, keterlibatan penyedia jasa lokal akan terus kami dukung agar nilai tambah pembangunan kembali kepada daerah,” jelasnya.

Program Inpres Jalan Daerah Tahun 2025 menjadi salah satu agenda prioritas Kementerian PU dalam meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur di Jawa Barat. Dengan progres yang terus meningkat, masyarakat diharapkan segera merasakan dampak positif melalui akses mobilitas yang lebih baik, distribusi komoditas yang lebih efisien, serta tumbuhnya sentra ekonomi baru di wilayah yang sebelumnya kurang terhubung.