Untuk menjamin terselenggaranya peranan jalan dan pembinaan secara konsepsional dan menyeluruh dari Undang-Undang/peraturan tentang jalan perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan penggunaan jalan melalui peningkatkan peran serta masyarakat secara aktif, untuk itu perlu kajian UU yang selama ini berlaku yaitu No. 13 tahun 1980, karena dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, dimana masyarakat menuntut adanya transparansi dan juga akuntabilitas dari kebijakan yang selama ini ada. Untuk menampung aspirasi tersebut maka studi ini mencoba mengidentifikasi dan menggali permasalahan berkaitan dengan implementasi penyelenggaraan dan pemeliharaan jalan baik di daerah meupun di kota-kota besar sehingga RUU yang direkomendasikan diharapkan dapat mewakili situasi dan kondisi saat ini, salah satunya adalah terbentuknya Road Board untuk mewujudkan peran serta masyarakat sehingga tercapai pemanfaatan jaringan jalan serta penyelenggaraan jalan yang lebih efisien dan efektif dalam bentuk Road Fund