Bandung, 22 Desember 2023 – Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta – Jawa Barat Brawijaya mendampingi Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian dan Direktur Jalan Bebas Hambatan Triono Junoasmono menerima kunjungan tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang dipimpin oleh Haerul Saleh selaku Anggota IV BPK RI dalam rangka Kunjungan Lapangan ke Tol Cisumdawu pada hari Kamis (21/12/2023).

Saat menerima kunjungan BPK tersebut, Hedy menjelaskan sekilas tentang sumber pendanaan pembangunan Tol Cisumdawu yang memiliki total panjang 61,6 kilometer dimana terdapat pembagian pekerjaan infrastruktur yang dikerjakan oleh pihak Pemerintah dengan menggunakan pendanaan APBN murni sebesar Rp. 9,07 Triliun sepanjang 28,4 km (Seksi 1 dan Seksi 2) dan yang menggunakan pendanaan dari pihak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) sebesar Rp. 9,26 Triliun sepanjang 33,2 km (Seksi 3-6). 

Hedy juga menjelaskan dampak dengan adanya tol Cisumdawu yang sudah sepenuhnya beroperasi pasca diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bulan Juli 2023 lalu.

“Tol Cisumdawu ini sudah dioperasikan hampir 7 (tujuh) bulan dengan total panjang 60,6 Kilometer dan ini memang menjadi jalur alternatif Bandung - Cirebon. Bandung - Cirebon ini padatnya luar biasa, banyak persimpangan, kampus, pasar, kalau lewat jalan nasional yang panjangnya kira-kira 120 kilometer bisa sampai 4-5 jam  kalau padat-padatnya, kalau sekarang kita bisa tembus 1 jam lewat tol Cisumdawu, dan kalau dari Cileunyi-Sumedang bisa sampai 30 menit. Alhamdulillah juga, dengan terselesaikannya Cisumdawu ini jalur penerbangan ke BIJB Kertajati semakin dekat”, ungkap Hedy.

Pimpinan kunjungan tim BPK RI Haerul Saleh dalam sambutannya pun menjelaskan perihal agenda timnya ke Tol Cisumdawu, dimana timnya diberikan mandat untuk melakukan pemeriksaan terhadap tol tersebut supaya bisa memberikan informasi yang jelas dan pasti kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan tol Cisumdawu.

“Kami dari BPK ini melakukan pemeriksaan, dimana saat sedang tahap sampel di Ruas Tol Cisumdaw, dimana tahun 2022 juga kita sudah melakukannya dan di tahun 2023 ini kita lakukan kembali yang artinya memang ada perhatian khusus terhadap jalan tol ini”, tutur Haerul Saleh.

Haerul juga menegaskan kembali terkait tugas dan fungsi BPK dalam hal pengamanan keuangan negara. “Intinya bahwa, kami (BPK) melaksanakan tugas sebagai pemeriksa, melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan agar tanggung jawab pengelolaan uang negara ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat sehingga tujuan negara ini bisa tercapai”, lanjutnya.

Berdasarkan hasil kunjungan di lapangan oleh tim BPK, Haerul Saleh selaku Ketua Tim rombongan BPK menyampaikan beberapa catatan penting kepada pihak Direktorat Jenderal Bina Marga beserta jajarannya dan juga pihak BUJT PT. CKJT, antara lain terkait kelengkapan data administrasi dan dokumentasi pekerjaan tol Cisumdawu yang berkaitan dengan penggunaan dana APBN apakah sudah sesuai atau belum, kemudian penerapan kebijakan tarif tol apakah sudah wajar atau belum, serta waktu penyelesaian pembangunan Rest Area di KM 203 yang menjadi kewenangan BUJT PT. CKJT ditargetkan kapan akan diselesaikan. 

“Kita juga akan memastikan, pertama bahwa pelaksanaan jalan tol ini begitu bermanfaat antara lain manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, kedua kewajiban penetapan tarif, ini juga akan menjadi fokus kita, dan akan kita sampaikan ke pihak PUPR, BPJT untuk dijadikan rekomendasi agar bisa dilaksanakan, dan kepada pihak pengusahaan jalan tol, pembangunan tempat istirahat dan unit pelayanan ini juga yang masih belum selesai, itu catatan dari kami”, kata Haerul Saleh.

“Terkait pemeriksaan ini, kami juga berharap kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan akses dalam hal permintaan informasi dan data yang seluas-luasnya agar bisa terselesaikan tepat waktu”, pungkasnya.

Turut hadir mendampingi pada acara tersebut Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Agung Yudhianto, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Budi Faizal, Kepala Satuan Kerja PJBH Jawa Barat Yuanita Kiki Sani, dan para PPK di lingkungan Satuan Kerja PJBH Jawa Barat.