Bandung, 16 Maret 2024, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta – Jawa Barat Sjofva Rosliansjah menghadiri acara kunjungan spesifik Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam rangka rencana perbaikan ruas di ruas Moch Toha – Parung Panjang – Bunar sepanjang 6 (enam) Kilometer di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada hari Jumat (15/03/2024). Rusaknya jalan tersebut terungkap saat dilakukan kunjungan langsung ke lapangan oleh rombongan Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR.

Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, dalam sambutannya mengatakan sebab utama kerusakan jalan Parung Panjang adalah lalu lintas truk tambang batu yang melebihi kapasitas. Lalu lintas truk tambang yang telah berlangsung sejak tahun 1970-an ini telah menyebabkan kerusakan jalan jadi tak terhindarkan.

Guna meringankan kendala lalu lintas tersebut, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga akan turun tangan melakukan pekerjaan Preservasi Jalan Mohamad Toha – Parung Panjang sepanjang 2,9 Kilometer, terdiri dari 1,5 kilometer ruas Mohamad Toha dan 1,4 kilometer ruas jalan Parung Panjang. Paket pekerjaan ini akan menelan biaya sebesar Rp. 44, 6 miliar.

Kemudian Preservasi Jalan Parung Panjang – Bunar sepanjang 3,1 Kilometer senilai Rp. 47, 7 miliar. Secara total, panjang jalan Mohamad Toha – Parung Panjang – Bunar adalah 28 Kilometer namun Kementerian PUPR tahun ini hanya akan melakukan penanganan sepanjang enam Kilometer saja.

Sjofva Rosliansjah selaku Kepala BBPJN DKI Jakarta-Jabar memprediksi pekerjaan perbaikan bisa dimulai pada satu atau dua bulan kedepan jika pihaknya telah menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dari Kementerian Keuangan.

“Kita harapkan bulan depan akhir ya kita sudah bisa memulai, kita tunggu DIPA nya kemudian nanti kita proses e-katalog kira-kira 1 sampai dengan 2 bulan sudah bisa kita laksanakan pekerjaanya. Jalan yang akan kita kerjakan nanti secara teknis lebarnya itu adalah sekitar 7 meter menggunakan beton, kemudian tebalnya 30 cm sehingga kita harapkan nanti truk-truk tambang bisa melalui dengan baik di atasnya sehingga umurnya bisa sesuai dengan rencana jangka panjangnya”, Ungkap Sjofva.

Maka dari itu, Sjofva juga menghimbau kerja sama dan pengertian dari masyarakat Parung Panjang bahwa selama pekerjaan berlangsung akan ada pengaturan lalu lintas yang berpotensi menimbulkan antrian dalam berlalu lintas .

“Mungkin nanti saat pelaksanaannya akan mengganggu, karena kita menggunakan cor beton, karena ini pakai beton jadi ada umur rencananya untuk betul-betul keras , mungkin akan dilakukan buka tutup lalu lintasnya. Nanti akan perlu kerja sama dengan pihak kepolisian dan juga dari masyarakat”, ucap Sjofva.

“Kami dari pemerintah pusat Kementerian PUPR membantu penanganan jalan ini dengan metode IJD sepanjang 6 kilometer, kemudian setelah selesai kami serahkan ke provinsi yang memeliharanya adalah provinsi”, pungkas Sjofva.

Menurut Budiamin, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ditjen Bina Marga, pekerjaan perbaikan jalan ini akan didanai dari Inpres Jalan Daerah atau IJD dimana Pemerintah Pusat mendanai dan melaksanakan perbaikan jalan daerah di kabupaten maupun provinsi. Adapun pelaksanaan pekerjaan paket ini akan berupa rekonstruksi atau pembangunan ulang jalan yang saat ini rusak.

Budiamin mengakui, dua paket pekerjaan IJD ini hanya solusi jangka pendek untuk permasalahan infrastruktur jalan di kawasan Parung Panjang. Sementara solusi jangka panjang dibutuhkan realisasi Jalur Tambang yang saat ini sedang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jalan khusus tersebut akan dibangun sepanjang 11,3 Kilometer, 2 lajur 2 arah dengan lebar jalan 3,5 meter serta bahu 3 meter.

Terkait itu, Ketua Tim Komisi V DPR RI, Muhammad Iqbal mengatakan solusi Jalur Tambang khusus untuk lalu lintas truk sudah menjadi Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat. Iqbal meminta Pemprov Jawa Barat untuk segera membuat dan menyelesaikan desain rinci (Detailed Engineering Design/DED) dan izin lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Selain masalah kerusakan, kini ruas jalan Parung Panjang sering dilanda kemacetan karena singgungan aktivitas truk tambang dan masyarakat. Pj Bupati Bogor menjelaskan, hal tersebut akibat dari perkembangan kawasan Parung Panjang yang sejak beberapa tahun terakhir menjadi pilihan pengembang untuk membangun kawasan perumahan. Pasalnya Parung Panjang termasuk dalam kawasan metropolitan Jakarta yang telah dilengkapi jalur transportasi massal berupa kereta komuter dan akan terhubung dengan Tol Serpong Balaraja Seksi 1B, CBD Serpong – Legok.

“Saat ini di Parung Panjang dan sekitarnya ada 42 komplek perumahan sehingga volume kendaraan pun ikut bertambah. Tidak bisa dihindari lagi terjadi gesekan antara aktivitas pertambangan dan penduduk apalagi hanya ini jalan satu-satunya, ” terang Tosepu.

Turut hadir mendampingi Kepala BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat, Kepala Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan Jembatan, Ahnes Intan, Kepala Bidang Preservasi Wilayah I, Indra Rismawansyah, Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah V, Mery Christina Paulina Silalahi.