Bandung, 16 Oktober 2025 - Kepala Balai Besar Pelaknsanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta – Jawa Barat Rina Kumala Sari, mendampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Roy Rizali Anwar diacara pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi (KDM), membahas langkah strategis untuk menunjang percepatan pembangunan dan konektivitas nasional pada Proyek Strategis Nasional (PSN) khususnya di Provinsi Jawa Barat, dengan hasilnya adalah telah disepakatinya persetujuan izin pembukaan quarry atau tambang material batu dan kerikil, pada hari Rabu (15/10/2025) di Bandung.

Kesepakatan tersebut mencakup beberapa proyek penting, seperti pembangunan jalan tol akses Pelabuhan Patimban, Tol Bocimi, Tol Jakarta–Cikampek Selatan, Tol Serpong–Bogor, serta proyek-proyek pendukung PSN lainnya di wilayah Jawa Barat.

Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, menjelaskan bahwa proyek-proyek PSN di Jawa Barat, terutama yang berhubungan dengan infrastruktur jalan dan jembatan, membutuhkan pasokan material konstruksi seperti batu, kerikil, dan agregat dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Pasokan lokal dinilai penting untuk menekan biaya logistik serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber material dari luar daerah.

“Dengan terbukanya izin quarry bagi proyek PSN di Jawa Barat, kita akan memastikan bahwa proyek infrastruktur berjalan lancar dengan dukungan pasokan material lokal yang berkelanjutan.” Uugkapnya.

Roy menambahkan, izin pembukaan quarry di wilayah Jawa Barat dipandang sebagai salah satu solusi guna mendekatkan sumber material ke lokasi konstruksi, sekaligus mengurangi beban jalan oleh kendaraan berat yang datang dari jauh.

“Keputusan ini juga mencerminkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan koordinasi regulasi, teknis, dan pengawasan lingkungan agar izin quarry berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” ujar Roy.

Persetujuan izin quarry dalam pertemuan antara Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerrian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menjadi landasan kuat bahwa pembangunan infrastruktur nasional tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi antara pusat dan daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi yang akrab disapa dengan KDM menegaskan pentingnya untuk memastikan bahwa realisasi quarry dan proyek-proyek PSN senantiasa diawasi dengan baik agar manfaatnya maksimal dan dampak negatifnya minimal.

“Saya mendukung penuh izin quarry ini asalkan dijalankan dengan hati-hati, ramah lingkungan, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.” tegasnya.

Kesepakatan antara Ditjen Bina Marga dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketersediaan material konstruksi nasional, sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Tanah Pasundan.

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Para Kepala Bidang BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat, antara lain Kepala Bidang KPIJ, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kepala Bidang Preservasi Wilayah II, Kepala Satker Preservasi PJN Wilayah I dan Kepala Satker Jalan Bebas Hambatan (JBH) Provinsi Jawa Barat, serta para PPK terkait.