Buku ini membahas perjanjian pemborongan yang memegang peranan penting demi terselenggaranya pembangunan dengan lancar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Perjanjian Pemborongan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dari pasal 1601, 1601b dan pasal 1604 sampai dengan pasal 1616, di samping itu juga terdapat pada peraturan lainnya seperti Keppres 29 tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di dalam prakteknya perjanjian pemborongan bagi Proyek Pemerintah berlaku Keppres 29 tabun 1984, sedangkan bagi proyek swasta dilakukan dengan membuat ketentuan sendiri atau malahan ada yang memakai Keppres 29 tahun 1984. Dengan demikian Ketentuan dalam KUH Perdata hanya sebagai ketentuan pelengkap saja.